• ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 8/Pid.B/2023/PN Tsm DI KOTA TASIKMALAYA 

  Nizar, Muhammad Habib (Muhammad Habib Nizar, 2025-08-30)

  Penelitian ini menyajikan kajian yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tsm, sebuah kasus yang berpusat pada tindak pidana penipuan berkedok investasi fiktif, yang menjadi cerminan ...
• Penerapan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Terhadap Pelaku yang Menggunakan Psikotropika di Wilayah Kepolisian Resor Ciamis (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor: BP/23/IV/Res.4.2.1/2024/Narkoba) 

  PERMANA, DENI (2026-05-09)

  Psikotropika berasal dari kata psiko artinya jiwa dan tropos artinya bergerak, efeknya menyerang susunan saraf pusat mendatangkan berbagai pengaruh terhadap penggunannya, seperti euphoria, halusinasi, stimulasi dan dapat ...
• Penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari pasal 25 ayat 1 peraturan daerah kota tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi di pasar cikurubuk kota tasikmalaya 

  Chrestria Bimantara Alif Kuswana (Universitas Galuh, 2025-08-08)

  PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WAJIB RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK Retribusi ...
• Penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari pasal 25 ayat 1 peraturan daerah kota tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi di pasar cikurubuk kota tasikmalaya 

  Chrestria Bimantara Alif Kuswana (Universitas Galuh, 2025-08-08)

  PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WAJIB RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK Retribusi ...
• Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Tahun 2004 Yang Baru Didaftarkan Tahun 2025 Di Tasikmalaya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya) 

  Sugih Mulyono, Tris (2026-05-09)

  ABSTRAK ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI TAHUN 2004 YANG BARU DIDAFTARKAN TAHUN 2025 DI TASIKMALAYA (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya) ...
• Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Propam) Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Huruf D Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Ciamis) 

  Fauzi, Rizal (2026-05-09)

  ABSTRAK PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI OLEH SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) BERDASARKAN PASAL 11 AYAT (2) HURUF d PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ...
• Analisis Hukum Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dihubungkan Dengan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus ANAK/2024/PN.Cms 

  Tirta Waluya, Wardiman (2026-05-09)

  ABSTRAK ANALISIS HUKUM DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 8/Pid.Sus Anak/2024/PN.Cms Proses peradilan bagi ...
• ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT PASAL 218 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Arasy, Raihan (FAKULTAS HUKUM, 2026-05-09)

  ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT PASAL 218 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 ...
• ANALISIS YURIDIS PADA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM ASAS TERITORIAL 

  RAHMAN, RYAN ARYA (Fakultas Hukum, 2025-08-16)

  ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PADA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM ASAS ...
• Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Pasal 289 Kuhp Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 207/Pid.B/2024/Pn.Tsm Di Kota Tasikmalaya 

  Syarani Pratiwi, Ajeng (2026-05-06)

  ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN PASAL 289 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 207/Pid.B/2024/PN.Tsm DI KOTA TASIKMALAYA ...
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI (Studi Kasus Di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis) 

  Trio Ramdani Franchiska, Wahyu (Fakultas Hukum, 2026-05-06)

  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI (Studi Kasus Di ...
• IMPLEMENTASI PASAL 38 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB CIAMIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINGKAT RESIDIVIS 

  HERI YANA, EKA (Fakultas Hukum, 2026-05-06)

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 38 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan kepribadian narapidana dalam menekan tingkat residivisme ...
• IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DEA DI DESA MULYASARI KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS 

  Maulana, Muhamad Taufik (Fakultas Hukum, 2026-05-05)

  IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MULYASARI KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS Perangkat desa memiliki peran strategis ...
• Penerapan Ketentuan Pasal 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Kelas Jalan oleh Pengemudi Angkutan Barang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ciamis 

  Yanuar Priantono, Dimas (Universitas Galuh, 2026-04-24)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya tingkat pelanggaran kelas jalan oleh pengemudi angkutan barang di wilayah hukum Kepolisian Resor Ciamis, meskipun telah diatur dalam Pasal 307 Undang-Undang Republik ...
• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 145 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI DESA IMBANAGARA KECAMATAN CIAMIS 

  Sulistiani, Astri (Hukum, 2026-04-24)

  ABSTRAK PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 145 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI DESA IMBANAGARA KECAMATAN CIAMIS Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ...
• PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN BARANG DALAM JASA PENGIRIMAN PAKET BERDASARKAN PASAL 4 HURUF H UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG CIAMIS 

  Unknown author (Fakultas Hukum, 2026-05-04)

  PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN BARANG DALAM JASA PENGIRIMAN PAKET BERDASARKAN PASAL 4 HURUF H UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR ...
• IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF d PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN SUKAMAJUKALER KECAMATAN INDIHIANG 

  Fauzi Rahman, Taufik (Fakultas Hukum, 2026-05-04)

  IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF d PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI RW 02 KELURAHAN SUKAMAJUKALER KECAMATAN INDIHIANG KOTA ...
• Implementasi Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Pabrik Tas FZR Collection Di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis 

  Sari, Komala (Fakultas Hukum, 2026-05-04)

  Implementasi Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Pabrik Tas FZR Collection di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten ...
• PELAKSANAAN PASAL 45 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN CIAMIS 

  Ansmarengi, Priyan Randika (2025-09-19)

  Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang harus dilindungi negara. Salah satu ancaman kesehatan terbesar adalah rokok, yang tidak hanya merugikan perokok aktif, tetapi juga perokok pasif. Sebagai bentuk perlindungan ...
• Pelaksanaan Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Banjar 

  Febriani, Dhea (1999-02-19)

  PELAKSANAAN PASAL 64 PERATURAN MENTERI AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN HAK GUNA USAHA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJAR Realitas objektif yang ...

View more