• PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN 

  ISMAIL, SOPWAN (2025-05-10)

  Berlandaskan pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan ...
• Tinjauan yuridis Terhadap Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tindak Pidana Penipuan Dihubungkan Dengan Pasal 378 Undang-Undang Hukum pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri Di Kepolisian Resor Ciamis (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : STPL/)01/IV/2024/Sipropam) 

  yoshandia, sunika pratadian (2025-07-19)

  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR CIAMIS (Studi ...
• Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Video Game Bajakan Oleh Pelaku Usaha PlayStation 4 Puergyem Ciawi Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

  Sridewi, Rejeki (Fakultas Hukum, 2025-09-09)

  Bahwasannya suatu perjanjian termasuk di dalamnya perjanjian sewa menyewa harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang antara lain syarat objektif yaitu sebab yang halal dan objek perjanjiannya tidak bertentangan dengan ...
• TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM KETENTUAN PASAL 353 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DI BERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 467 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Dewi Wardani, Santika (Fakultas Hukum, 2025-09-08)

  TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM KETENTUAN PASAL 353 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DI BERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN RINGAN MENURUT PASAL 315 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 436 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Maulana, Nandi (Fakultas Hukum, 2025-09-04)

  ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN RINGAN MENURUT PASAL 315 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN STUDI KASUS PT.MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PURWOKERTO 2025 

  Sarijo, sarijo (Fakultas Hukum, 2025-06-10)

  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN STUDI KASUS PT.MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG ...
• ANALISIS TERHADAP PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 336 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 449 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  REISA KHARISMA FAUZIAH (Fakultas Hukum, 2025-09-06)

  Pengancaman dengan kekerasan adalah suatu perbuatan di mana seseorang secara sengaja menyampaikan ancaman kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan, dengan maksud menimbulkan rasa takut, yang ...
• ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM NAMA PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DAN SPINJAM APABILA TERJAWDI WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Di Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya) 

  FITRI AGATHA, NADIA (Fakultas Hukum, 2025-08-16)

  ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM NAMA PENGGUNAAN SHOPPE PAYLATER DAN SPINJAM APABILA TERJADI WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Pesatnya teknologi ...
• ANALISIS TERHADAP PEMIDANAAN DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK KANDUNG MENURUT PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 418 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Apriana, Rian (Fakultas Hukum, 2025-09-06)

  Sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, tindak pidana pencabulan tidak hanya menyasar orang dewasa tetapi juga marak terjadi pada anak-anak di bawah umur. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan, baik ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGURANI NILAI MATA UANG MENURUT PASAL 246 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN TINDAK PIDANA MENGURANI NILAI MATA UANG MENURUT PASAL 376 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA 

  Gifarry, Gerry Rendra Al (Fakultas Hukum, 2025-09-04)

  Tindak pidana Mengurangi Nilai Mata Uang di Indonesia dengan membandingkan ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 376 Undang-Undang ...
• IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (2) HURUF D PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP TANAH KAS DESA DI WILAYAH SITU LENGKONG PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS 

  Putra, Tohpati Dwi Harla (Fakultas Hukum, 2025-09-04)

  Tanah Kas Desa memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan asli desa dan penunjang pembangunan lokal, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Tanah Kas Desa ...
• HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 MENURUT PASAL 7A AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENGATUR HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1/Pid.Sus/2025/PN Cms 

  Iskandar, Deni (Fakultas Hukum, 2025-08-08)

  Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih lemahnya pelaksanaan norma tersebut dalam praktik peradilan pidana, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Cms. Meskipun ...
• IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA 

  Annisa Diah Pitaloka, Wita; Annisa Diah Pitaloka, Wita (Fakultas Hukum, 2025-09-04)

  IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota ...
• TINDAK PIDANA MEMBUKA RAHASIA PERUSAHAAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 323 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 444 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Fitria Destiani, Putri (Fakultas Hukum, 2025-09-03)

  TINDAK PIDANA MEMBUKA RAHASIA PERUSAHAAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 323 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 444 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 ...
• PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN KARENA KELALAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 454/Pid.B/2024/PN.Sby) 

  Julianawati Dewi, Selvy (Fakultas hukum, 2025-09-03)

  Hukum pidana di Indonesia berperan menjaga ketertiban dan keadilan, salah satunya melalui pengaturan mengenai tindak pidana yang menyebabkan kematian karena kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang ...
• STUDI KOMPARATIF MENGENAI EUTHANASIA DALAM KETENTUAN PASAL 344 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 274 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN 

  Risni Rinjani, Diaz (Fakultas Hukum, 2025-09-03)

  Legalitas euthanasia masih menjadi perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun tindakan ini sering dilakukan atas dasar kemanusiaan dan permintaan pasien yang menderita secara medis, hukum pidana Indonesia tetap ...
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bengkok Yang Melebihi Batas Waktu Masa Jabatan Kepala Desa Dihubungkan Dengan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis 

  SUBUR, MARWA RAMADHANI SALSABILA (Fakultas hukum, 2025-09-03)

  Perjanjian sewa menyewa tanah bengkok sering dilakukan sebagai salah satu mekanisme untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan agar pengelolaan ...
• ANALISIS YURIDIS PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIYAYAAN DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 AYAT (1) KUH-PIDANA 

  Nurul Faiz, Diana (FAKULTAS HUKUM, 10-05-25)

  ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 AYAT (1) KUH-PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR CIAMIS) Masalah yang dikaji dalam ...
• Implementasi Pasal 19B Ayat (2) Huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Terhadap Penetapan Tanda Batas Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2023 Di Kota Banjar (Studi Kasus Di Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman) 

  Najmi Nugraha, Muhammad (2025-08-08)

  IMPLEMENTASI PASAL 19B AYAT (2) HURUF a PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ ...
• ANALISIS TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 411 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. 

  Nugraha, Aji (Fakultas Hukum, 2025-09-02)

  ANALISIS TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 411 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Hukum pidana sebagai hukum ...

View more