• Implementasi Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis 

  Muhamad lucky (Fakultas Hukum, 2025-08-22)

  Hak memilih merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam menggunakan ...
• ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKU PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) MENURUT PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 421 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Sukmawati, Fadilla (Fakultas Hukum, 2025-08-22)

  Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana pekerja seks komersial yang dilakukan oleh mucikari, yaitu orang yang berperan sebagai perantara, pengasuh, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). ...
• TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI HARTA GONO GINI TANPA PERSETUJUAN ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPERDATA (Studi Kasus di Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya) 

  lukmantoro, Tobi; lukmantoro, Tobi; lukmantoro, Tobi (Abdulkadir Muhammad, 2025-01-21)

  ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI HARTA GONO GINI TANPA PERSETUJUAN ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPERDATA (Studi Kasus di Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya) Adapun identifikasi masalah dari penelitian ...
• IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) HURUF d PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2018 DIHUBUNGKAN DENGAN INFORMASI PUBLIK DESA DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR 

  Fahmi, Aldi Nurul (2024-08-31)

  IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) HURUF d PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2018 DIHUBUNGKAN DENGAN INFORMASI PUBLIK DESA DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR Keterbukaan Informasi Publik Desa diselenggarakan ...
• IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PROFESIONALISME PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TUNGGILIS KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN 

  Gumilar, Sofyan Maulana (Fakultas Hukum, 2025-08-21)

  IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PROFESIONALIME PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TUNGGILIS KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN.Pembangunan ...
• IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 68 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KEGIATAN USAHA LONGYAM DI DESA SELACAI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS 

  Liana, Epa (Fakultas Hukum, 2025-08-08)

  Longyam merupakan sistem pemeliharaan terpadu antara ikan dan ayam, di mana kandang ayam berada di atas kolam ikan. Longyam merupakan akronim dari balong ayam. Kegiatan tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong ...
• IMPLEMENTASI SARANA DAN PRASARANA RUANG PERPUSTAKAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 11 HURUF b PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2023 DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 CIAWI DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

  ZAHARA, ST NOOR ALLIQA (FAKULTAS HUKUM, 2025-08-20)

  IMPLEMENTASI SARANA DAN PRASARANA RUANG PERPUSTAKAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 11 HURUF b PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2023 DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ...
• PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGELAPAN MENURUT PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGGELAPAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 488 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  ARTAMEVIA, GITA (FAKULTAS HUKUM, 2025-08-08)

  Penelitian ini membahas perbandingan antara Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan Pasal 488 Undang-Undang No. ...
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMASARAN PRODUK ASURANSI YANG TIDAK TRANSPARAN OLEH AGEN ASURANSI BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT AXA MANDIRI CABANG CIAMIS) 

  CAHYA PERMANA, FADIA SALSABILA (FAKULTAS HUKUM, 2025-08-08)

  Hukum merupakan aturan atau norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Dalam konsep negara hukum (rechtsstaat), hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur dan pengendali ...
• STUDI KOMPARATIF TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

  Nugraha, Purwa. S (Fakultas Hukum, 2025-08-19)

  STUDI KOMPARATIF TERHADAP RESTORATIF JUSTICE ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa sistem peradilan pidana ...
• ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN MENURUT PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN PASAL 262 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Dwiki Ramadhan, Rizqi; Dwiki Ramadhan, Rizqi (Fakultas HukumFakultas Hukum, 2025-08-19)

  ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN MENURUT PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN PASAL 262 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Perbuatan tindak pidana pengeroyokan ...
• KAJIAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG MENURUT PASAL 331 UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 453 UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA 

  a malik, muhamma fauzan (Fakultas Hukum, 2025-08-16)

  ABSTRAK KAJIAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG MENURUT PASAL 331 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 453 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- ...
• KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 473 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA 

  ; Saputra, Damar Raika Dwi (FAKULTAS HUKUM, 2025-08-16)

  KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP PEMERKOSAAN PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 473 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Pemerkosaan menurut pembentuk ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN RINGAN MENURUT KETENTUAN PASAL 482 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 593 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Kristiadi, Wendi (Fakultas Hukum, 2025-08-09)

  Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan sipelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF i UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRODUK MINYAK RAMBUT DI DESA LENGKONGJAYA KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA 

  Syauqi G., Prayuda (Syauqi Gineung Prayuda, 2025-08-10)

  ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF i UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRODUK MINYAK RAMBUT DI DESA LENGKONGJAYA KECAMATAN CIGALONTANG ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERMUDAH PERBUATAN CABUL PASAL 296 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS (Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN.Cms) 

  Saputra, Pebri Kurnia (Fakultas Hukum, 2025-08-06)

  ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERMUDAH PERBUATAN CABUL PASAL 296 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS (Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN.Cms) Maraknya ...
• ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STELLIONAAT) PASAL 385 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 277/Pid.B/2017/PN Cms (Studi Kasus Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B) 

  Seftia Nugraha, Jaka (Fakultas Hukum, 2025-07-19)

  ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STELLIONAAT) PASAL 385 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 277/Pid.B/2017/PN Cms (Studi Kasus Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B). Tindakan ...
• STATUTE APPROACH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS MENURUT PASAL 244 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 374 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  MAOSUL, ACHMAD (HUKUM, 2025-07-19)

  STATUTE APPROACH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS MENURUT PASAL 244 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA ...
• PENERAPAN PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Cms) 

  Hendriana, Aceng (Fakultas Hukum, 2025-07-19)

  PENERAPAN PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK (Studi Kasus ...
• PEMENUHAN PRASARANA PENUNJANG PASAR RAKYAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (6) HURUF e PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN DI PASAR MANIS CIAMIS 

  Aryasatya, Naufal (Fakultas Hukum, 2025-07-19)

  PEMENUHAN PRASARANA PENUNJANG PASAR RAKYAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (6) HURUF e PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN ...

View more