• IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (12) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DI DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA 

  DIDIN BAHRUDIN MAULANA (FAKULTAS HUKUM, 2024-08-30)

  IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (12) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DI DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA. Pemolisian Masyarakat ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK AKUN MEDIA SOSIAL YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE PASAL 27 AYAT (1) Jo PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLRES CIAMIS 

  AMIRUL, AMIRUL (Fakultas Hukum, 2024-09-06)

  Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini menjadi peluang besar bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Tindak pidana perjudian ini sudah masuk ke dalam ...
• PELAKSANAAN PASAL 33 AYAT (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar) 

  Unknown author (2024-08-24)

  ABSTRAK PELAKSANAAN PASAL 33 AYAT (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ...
• IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF f PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA 

  PERMANA, ADE SENDI (Fakultas Hukum, 2024-08-05)

  Pasal 5 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bagaimana persyaratan khusus untuk dapat dilakukannya penanganan ...
• KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA TENGGERRAHARJA KECAMATAN SUKAMANTRI CIAMIS 

  Arip Ihwani, Cucu; Arip Ihwani, Cucu (Fakultas Hukum, 2024-09-02)

  KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA TENGGERRAHARJA KECAMATAN SUKAMANTRI ...
• PENEGAKAN HUKUM PASAL 93 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN OLEH SATPOLAIRUD POLRES PANGANDARAN TERHADAP NELAYAN DI KABUPATEN PANGANDARAN 

  Thabrani, Arnetha Azzahra (Fakultas Hukum, 2024-09-01)

  ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PASAL 93 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN OLEH SATPOLAIRUD POLRES PANGANDARAN TERHADAP NELAYAN DI KABUPATEN ...
• PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BERDASARKAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR 

  SAEPUL AZIZ, RIZAL (Fakultas Hukum, 2024-09-01)

  Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang dilaksanakan untuk membina sekaligus memberikan pembekalan keterampilan dan melatih kemampuan kerja bagi para narapidana dan tidak kalah penting dari pembinaan kepribadian ...
• PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANJAR 

  Ramdan, Firdaus (Fakultas Hukum, 2024-08-31)

  PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANJAR ...
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 226/Pid.Sus/2023/PN.Tsm) 

  Pebriana, Hildani (Fakultas Hukum, 2024-08-28)

  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG ...
• IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR 

  BUDIANTO, INDRA (Fakultas Hukum, 2024-08-27)

  IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ...
• EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF L PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR 

  DARWONO, DARWONO (Fakultas Hukum, 2024-08-27)

  EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF l PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ...
• Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 351 Kuhp Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Wilayah Hukum Polres Kota Tasikmalaya 

  Yasmin, Syafina Dwi (Fakultas Hukum, 2024-08-27)

  ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 351 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN ...
• Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Perjanjian Pt. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2 

  Hasanah, Siti (Fakultas Hukum, 2024-08-27)

  ABSTRAK PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 1278 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA PERJANJIAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH KANTOR CABANG MANONJAYA 2 Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup ...
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TANPA ADANYA SURAT PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN PASAL 52 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Toko Planet Pet Shop II Pangandaran) 

  Pratama, Bagas (FAKULTAS HUKUM, 2024-05-25)

  ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA BEKERJA TANPA ADANYA SURAT PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN PASAL 52 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS TOKO PLANET PET SHOP II ...
• PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 359 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 186/PID.B/2022/PN GRT) 

  Fadilah, Adam arya (Fakultas Hukum, 2024-08-24)

  PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 359 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 186/PID.B/2022/PN GRT). Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai ...
• PELAKSANAAN UPAYA DIVERSI DALAM PERKARA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm) 

  Nashiroh, Intan (Fakultas Hukum, 21-08-21)

  PELAKSANAAN UPAYA DIVERSI DALAM PERKARA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor ...
• IMPLEMENTASI PASAL 49 HURUF f PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA 

  Herdiansyah, Diky; Mulyadi, H.Dudung; Hardiman, Dindin M (Fakultas Hukum UNIGAL, 2020-04-23)

  Fenomena merebaknya anak jalanan di wilayah Kota Tasikmalaya,khususnya di Jl.Dokter Sukardjo merupakan persoalan sosial yang kompleks yang harus ditanggulangi secara serius,anak jalanan bukanlah masalah pribadi,golongan ...
• IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI WILAYAH KOTA BANJAR 

  Juliana, Dais Tri; Farida, Ida; Noviawati, Evi (Fakultas Hukum UNIGAL, 2020-08-08)

  Sarana olahraga sebagai salah satu tempat yang harus terbebas dari asap rokok sehingga disebut sebagai kawasan tanpa rokok (KTR). Akan tetapi di Kota Banjar masih terdapat sarana olahraga yang belum terbebas dari asap ...
• PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 216/PID.B/2018/PN CMS) 

  Hermawan, Andri; Muliani, R.Yenni; Galih, Yuliana Surya (Fakultas Hukum UNIGAL, 2020-07-13)

  Putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah Lembaga peradilan.Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu jaksa ...
• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TOKO BAJU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 JO 1866 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI PASAR MANIS BLOK B KABUPATEN CIAMIS) 

  Berliana, Ghina; Supriyatin, Hj.Ukilah; Yulia, Alis (Fakultas Hukum UNIGAL, 2020-08-13)

  Dalam pelaksanaan perjanjian itu harus dihadiri oleh saksi,apabila tidak dihadiri saksi dalam perjanjian maka perjanjian itu dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ...

View more