• ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN GURU MADRASAH TSANAWIYAH HARAPAN BARU YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SISWA PADA SAAT EKSTRAKURIKULER PRAMUKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS NOMOR : 188/Pid.B/2022/PN.Cms) 

  YUNIA PRITAMA, VINA (FAKULTAS HUKUM, 2026-05-23)

  ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN GURU MADRASAH TSANAWIYAH HARAPAN BARU YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SISWA PADA SAAT EKSTRAKURIKULER PRAMUKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ...
• ANALISIS YURIDIS ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Cms) 

  PRATAMA,MAHARDHIKA,GALUH (Hukum, 2026-06-13)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara beratnya akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dengan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri ...
• TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 76I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA KOTA 

  Damayanti, Lidya Juang (Fakultas Hukum, 2026-07-23)

  ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 76I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES ...
• KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK PENGADAAN BENIH DIHUBUNGKAN DNGAN PASAL 1 ANGKA 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS 

  Suwanto, Dida Firnandika (Fakultas Hukum, 2026-07-10)

  KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK PENGADAAN BENIH DIHUBUNGKAN DNGAN PASAL 1 ANGKA 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS Pemerintah melalui Dinas ...
• PENEGAKKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK MEMOTONG BAGIAN DARI POHON DAN TUMBUHAN YANG DAPAT MENGGANGGU KAWAT LISTRIK, BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (1) HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NO 10 TAHUN 2012 

  Supriatna, Jujun (Fakultas Hukyum, 2026-08-08)

  PENEGAKKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK MEMOTONG BAGIAN DARI POHON DAN TUMBUHAN YANG DAPAT MENGGANGGU KAWAT LISTRIK, BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (1) HURUF c PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 ...
• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANJAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 406 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN POLRES BANJAR 

  Yuliana, Eva (Fakultas Hukum, 2026-08-03)

  PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANJAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 406 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Penelitian ini dilatarbelakangi ...
• ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 354 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI DESA SUKADANA KECAMATAN PAGEURAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA 

  ikram, abdul jabbar (Fakultas hukum, 2026-08-04)

  ABSTRAK ANALISIS VIKTIMOLOOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 354 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI DESA SUKADANA KECAMATAN PAGEURAGEUNG KABUPATEN ...
• PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2022 DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MESIN POMPAM AIR MEREK SHIMIZU DI POLSEK SUKADANA 

  PUTRI, VINA ELIANI CHUSUMA (Fakultas Hukum, 2026-06-13)

  PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MESIN POMPA AIR MEREK SHIMIZU DI SUKADANA. Pencurian dalam sistem hukum pidana Indonesia, diatur pada Kitab UndangUndang Hukum ...
• KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU AKSI DEMONSTRASI ANARKIS DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

  Abdillah, Muhammad Faqih; Abdillah, Muhammad Faqih (Fakultas Hukum, 2026-07-30)

  KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU AKSI DEMONSTRASI ANARKIS DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS Penelitian ini dilatarbekangi karena adanya tindakan aksi yang terjadi dalam pelaksanaan demonstrasi ...
• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANJAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 406 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN POLRES BANJAR 

  Yuliana, Eva (Fakultas Hukum, 2026-07-29)

  PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANJAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 406 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Penelitian ini dilatarbelakangi ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ALAT BANTU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ( JAMBRET) BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BANJAR 

  Joana Lumbantoruan, Putri (Fakultas Hukum, 2026-05-23)

  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ALAT BANTU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (JAMBRET) BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI KOTA BANJAR Tingginya angka tindak ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ALAT BANTU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ( JAMBRET) BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BANJAR 

  Joana Lumbantoruan, Putri (Fakultas Hukum, 2026-05-23)

  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ALAT BANTU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (JAMBRET) BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI KOTA BANJAR Tingginya angka tindak ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EXCHANGE KRIPTO ASING YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 237 JUNCTO PASAL 305 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat) 

  Deliany, Dera (Fakultas Hukum, 2026-07-10)

  ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EXCHANGE KRIPTO ASING YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 237 JUNCTO PASAL 305 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (Studi ...
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Baby Lobster Ilegal Dihubungkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat) 

  HENDIAWAN,REVIN (Fakultas Hukum, 2026-07-21)

  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN BABY LOBSTER ILEGAL DIHUBUNGKAN PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ ...
• KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI BERDASARKAN PASAL 5 HURUF b PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 28/PRT/M/2015 (STUDI KASUS BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI CILEUEUR KELURAHAN MALEBER KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS) 

  Fitriani, Rini (Hukum, 2026-07-16)

  KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI BERDASARKAN PASAL 5 HURUF b PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 28/PRT/M/2015 (STUDI KASUS BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI CILEUEUR ...
• IMPLEMENTASI PASAL 130 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP PELAKU USAHA DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DI PASAR TRADISIONAL KOTA BANJAR 

  Nirma, Hani Erlin (Fakultas Hukum, 2026-07-16)

  IMPLEMENTASI PASAL 130 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP PELAKU USAHA DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DI PASAR TRADISIONAL KOTA BANJAR Penelitian ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA PETERNAKAN AYAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR SUKADANA 

  Gina, Ana (2026-07-14)

  ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA PETERNAKAN AYAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH ...
• PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA 

  Juwita, Novita (Fakultas Hukum, 2026-07-09)

  PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1471 KUHPERDATA (STUDI KASUS DI DESA PANYINGKIRAN) 

  Hikmawaty, Niknik (Fakultas Hukum, 2026-06-13)

  ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1471 KUHPERDATA (STUDI KASUS DI DESA PANYINGKIRAN). Bahwa jual beli tanah pada dasarnya harus ...
• TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DI KOTA BANJAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2025/PN BJR) 

  Unknown author (2026-05-23)

  TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DI KOTA BANJAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2025/PN BJR) Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ...

View more