• PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH EXS HGU PT.MALOYA MELALUI SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS NOMOR 800.05/KPTS.641-HUK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN TINGKAT KABUPATEN CIAMIS DI DESA MUKTISARI, KECAMATAN CIPAKU, KABUPATEN CIAMIS 

  Vian Sumaryan, Viantara Puta (FAKULTAS HUKUM, 2025-01-22)

  PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH EXS HGU PT.MALOYA MELALUI SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS NOMOR 800.05/KPTS.641-HUK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN TINGKAT KABUPATEN CIAMIS DI DESA ...
• Tinjauan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Pencabulan di Kecamatan Kawali (Studi Putusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms) 

  Nur, Akhmad Farhan (Fakultas Hukum, 2024-12-28)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan di Kecamatan Kawali. Studi putusan hakim yang diangkat adalah Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2024/PN ...
• PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP 

  Palevi, Okta Reva,; Mulyadi, H.Dudung; Setiawan, Iwan (Fakultas Hukum UNIGAL, 2019-02-23)

  Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di lain pihak dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat metugikan ...
• PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 105 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP 

  Puspitasari, Ria; Mulyadi, H.Dudung; Hermana, Anda (Fakultas Hukum UNIGAL, 2019-06-08)

  Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan internasional yang sampai sekarang tidak dapat diselesaikan secara total. Permasalahan yang terjadi sudah pasti telah menjadi perhatian dunia karena adanya kecenderungan ...
• PELAKSANAAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN PADA KLAS JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN BERDASARKAN PASAL 14 A AYAT (5) PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2014 DI JALAN JALATRANG DESA CIMARI KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS 

  Aditama, Dimas Prasetia; Budiaman, Hendi; Mulyanti, Dewi (Fakultas Hukum UNIGAL, 2019-06-13)

  Bangunan merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Dalam pendirian bangunan juga harus diperhatikan letak berbagai garis sempadan yang berada pada lahan tersebut. Akan tetapi kenyataan di lapangan banyak bangunan ...
• PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR SEPEDA MOTOR BERDASARKAN PASAL 12 AYAT (1) ANGKA 4 PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHHUN 2016 DI KOTA BANJAR 

  Sara, Andry Yoga; Supriatna, H.Endang; Budiaman, Hendi (Fakultas Hukum UNIGAL, 2019-06-13)

  Sebenarnya tidak hanya parkir yang dapat menyebabkan kemacetan di daerah tersebut,para pedagang kaki lima contohnya. Tetapi kebanyakan masyarakat hanya melihat sebelah mata,masyarakat lebih melihat ke masalah perparkirannya. ...
• PELAKSANAAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA NAGARAJAYA KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS 

  Septiani, Risna; Herlina, Hj.Nina; Yulia, Alis (Fakultas Hukum UNIGAL, 2019-04-15)

  Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran,hal ...
• IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) HURUF B PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 103/PID.SUS/2017 /PN TSM) 

  Mulyaningtyas, Diah Nur Fitria; Muliani, R.Yenni; Galih, Yuliana Surya (Fakultas Hukum UNIGAL, 2019-07-13)

  Kode etik profesi kepolisian merupakan norma yang ditetapkan dan diterapkan serta diterima oleh anggota kepolisian termasuk di wilayah hukum Tasikmalaya Kota,tetapi masih saja ada anggota kepolisian yang melanggar kode ...
• EFEKTIVITAS PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS 

  Widya, Risda; Setiawan, Iwan; Komariah, Mamay (Fakultas Hukum UNIGAL, 2019-08-23)

  Diberlakukannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika merupakan upaya mengurangi bahaya narkotika. Untuk itu sanksi-sanksi dalam undang-undang ini jauh lebih besar dibandingkan sanksi-sanksi hukum dalam ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KELALAIAN DALAM TINDAK PIDANA HILANGNYA NYAWA SESEORANG DITINJAU DARI PASAL 359 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 188/Pid.B/2022/PN.Cms) 

  Muarif, Irpan (2024-08-24)

  Kejahatan yang berkembang dimasyarakat terdiri dari berbagai jenis dan berbagai macam bentuk. Di Indonesia kejahatan itu sendiri diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salahsatu bentuknya ialah ...
• Pelaksanaan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penggunaan Penggunaan Emergency Contact Pinjaman Online di Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya 

  Shafikah Nur Amini (Fakultas Hukum, 2024-08-30)

  ABSTRAK PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGGUNAAN EMERGENCY CONTACT PINJAMAN ONLINE DI OTORITAS JASA KEUANGAN TASIKMALAYA Otoritas ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA DI P.T. TASCO SEJAHTERA ABADI TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 AYAT (3) UDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

  Aji Muhammad Guswara (Fakultas Hukum, 2024-07-19)

  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA DI P.T. TASCO SEJAHTERA ABADI TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bahwasanya perjanjian ...
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP KASUS SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH GANDA DITIJAU DARI TUJUAN PENDAFTARAN TANAH DI DESA BANTARDAWA KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS DI NOTARIS NEVIE ASSEGAF, S.H., M.H. 

  Wahidin, Ramadan (FAKULTAS HUKUM, 2024-08-30)

  Sertifikat ganda kerap terjadi di Ciamis Selatan yang mengakibatkan sengketa para pemegang sertifikat yang saling menuding bahwa apa yang mereka miliki itu benar adanya walaupun kemudian salah satu diantara sertifikat ...
• PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR CIJEUNGJING UNTUK PENERTIBAN ARUS LALU LINTAS DI SEKITAR PUSAT OLEH-OLEH GALENDO JALAN BANJAR-CIAMIS 

  ANOM, REIHAN TIREZZIA (FAKULTAS HUKUM, 2024-10-26)

  PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR CIJEUNGJING UNTUK PENERTIBAN ARUS LALU LINTAS DI SEKITAR PUSAT ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MEROKOK PADA SAAT BERKENDARA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 283 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA 

  NABABAN, DANCER (Fakultas Hukum, 2024-10-23)

  Pengaruh rokok sebagai zat adiktif dalam berkendara seperti menimbulkan penurunan konsentrasi. Merokok adalah aktivitas yang memicu berbagai dampak negatif bagi tubuh. Bahan kimia yang terkandung pada rokok bIsa memicu ...
• PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI DAN MENGAWASI MINUMAN BERALKOHOL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH POLSEK SINGAPARNA 

  MAULANA YUSUF, GALIH (Fakultas Hukum, 2024-10-23)

  Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali, terutama di tempattempat seperti kafe karaoke dan warung remang-remang, menimbulkan keresahan di masyarakat dan merusak tatanan sosial. Selain dampak fisik seperti ...
• PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DESA MARGAHARJA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS 

  MAULANA, ANDRI (Fakultas Hukum, 2024-10-10)

  ABSTRAK PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DESA MARGAHARJA, KECAMATAN ...
• PELAKSANAAN PERJANJIAN INVESTASI DI DESA BAREGBEG KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 

  HAFIZ FAUZAN MULYADI (FAKULTAS HUKUM, 2024-07-26)

  ABSTRAK PELAKSANAAN PERJANJIAN INVESTASI DI DESA BAREGBEG KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Bahwasanya perjanjian yang memenuhi syarat syaratnya ...
• Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Perbedaan Harga Yang Tertera Pada Rak Display Dengan Pembayaran Harga Barang Di Kasir Dihubungkan Dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Percantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan (Studi Kasus Di Indomaret Cabang Cikoneng) 

  Ramdhani, Syahrul (Fakultas Hukum, 2024-08-30)

  ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PERBEDAAN HARGA YANG TERTERA PADA RAK DISPLAY DENGAN PEMBAYARAN HARGA BARANG DI KASIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 ...
• UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA 

  Mukasif Wibowo, Hasan (Fakultas Hukum, 2024-09-30)

  ABSTRAK UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH ...

View more