Browsing Magister Hukum by Title

Now showing items 1-20 of 69

ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA KOTA

SETYAWAN, DENI (Fakultas Hukum, 2025-09-08)

ABSTRACT ANALYSIS OF POLICE DISCRETION ON TRAFFIC CRIMES BASED ON ARTICLE 18 OF LAW NUMBER 2 OF 2002 CONCERNING POLICE IN THE JURISDICTION OF TASIKMALAYA CITY POLICE DENI SETYAWAN NIM. 82338230002 The Indonesian ...
ANALISIS DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms Jo. Nomor: 4/Pen.Div/2022/PN Cms)

NADIA, SYIFA (Fakultas Hukum, 2026-08-15)

ABSTRACT DIVERSION ANALYSIS ON SEXUAL VIOLENCE CRIMES COMMITTED BY CHILDREN REVIEWED FROM ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (Case Study of Court Decision Number: ...
ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM MENGENAI BATAS USIA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya )

Rika Henika (2024-08-10)

He aim of this research is to determine the effectiveness of the regulation on marriage age limits based on Law Number 16 of 2019, and the basis for judges at the Tasikmalaya Regency Religious Court in granting requests ...
ANALISIS HUKUM COVERNOTE NOTARIS SEBAGAI DASAR PENCAIRAN PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya)

HAMIDAH, IMA (Fakultas Hukum, 2026-08-24)

ABSTRACT This research is motivated by the practice of using a notary's cover note as the basis for disbursing Home Ownership Loan (KPR) financing at PT Bank Tabungan Negara (BTN), Tasikmalaya Branch. A cover note is a ...
ANALISIS HUKUM COVERNOTE NOTARIS SEBAGAI DASAR PENCAIRAN PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya)

HAMIDAH, IMA (Fakultas Hukum, 2026-08-24)

ABSTRACT This research is motivated by the practice of using a notary's cover note as the basis for disbursing Home Ownership Loan (KPR) financing at PT Bank Tabungan Negara (BTN), Tasikmalaya Branch. A cover note is a ...
ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA)

Ziqo, Furqon (2024-08-10)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Isbat nikah pada Pengadilan Agama terkait pernikahan siri pasca Tahun 1974 dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta untuk mengidentifikasi ...
ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM MENGENAI DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 202/PDT.P/2024/PA.TMK)

Pipih, Parida (2025-08-30)

ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM MENGENAI DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 202/PDT.P/2024/PA.TMK) PIPIH PARIDA NIM. 82337230006 Penelitian ini bertujuan ...
ANALISIS HUKUM PENCATATAN PERNIKAHAN SEBAGAI SYARAT MUTLAK PENERBITAN AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis)

R. Agus, Mulyana (2024-07-20)

Perkawinan merupakan aturan hukum dalam suatu negara yang wajib ditaati oleh rakyatnya, dalam perkawinan selain harus dijalankan menurut hukum dan kepercayaan masing masing dan harus didaftarkan atau dicatatkan kepada ...
ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENYELIDIKAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sudana, Sudana (2024-08-15)

Undang-Undang Tipikor mengamanatkan bahwa pemberantasan Korupsi tidak hanya pada upaya pencegahan dan pemidanaan para koruptor, tetapi meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak ...
ANALISIS HUKUM PERKAWINAN TIDAK SAH DAN POLIGINI TERHADAP PASAL 279 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN CIAMIS

GHUFRON, AKHID (Fakultas Hukum, 2025-09-08)

ABSTRACT Illegal marriages such as unregistered marriages and polygamy without the permission of the first wife, as well as the invalidity of marriages due to obstruction by existing marriages, can be a painful problem ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH BENGKOK (BERDASARKAN SK GUBERNUR NO. 145.1/2549/PEMDES PERIHAL PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR SEWA KONTRAK DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA) DI DESA SUKAPADA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Usep Saeful, Barri (2024-08-10)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH BENGKOK (BERDASARKAN SK GUBERNUR NO. 145.1/2549/PEMDES PERIHAL PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR SEWA KONTRAK DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA) DI DESA SUKAPADA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN ...
ANALISIS KEWENANGAN TNI AL DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERIKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 73 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN CILACAP

NURHIDAYAT, WAHID (Fakultas Hukum, 2026-08-19)

ABSTRACT ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE INDONESIAN NAVY IN THE ENFORCEMENT OF FISHERIES CRIMES IN RELATION TO ARTICLE 73 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 45 OF 2009 ON FISHERIES IN THE WATERS OF CILACAP WAHID ...
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERKARA NOMOR 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm

Nia, Kurnia (2024-07-13)

Keterlibatan anak sebagai pelaku kejahatan semakin hari kian meningkat dan mengkuatirkan dari yang bersifat kenakalan hingga perbuatan menghilangkan nyawa seseorang secara tidak manusiawi. Dalam penanganannya, ...
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAKAR BERDASARKAN PASAL 107 AYAT (1) Jo PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP DAN PASAL 66 Jo PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA

OSA PERMANA, ANGGA (Fakultas Hukum, 2025-09-08)

ABSTRACT CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACTS OF TREASON BASED ON ARTICLE 107 PARAGRAPH (1) Jo ARTICLE 55 PARAGRAPH (1) NUMBER 1 OF THE CRIMINAL CODE AND ARTICLE 66 Jo ARTICLE 24 OF LAW NUMBER ...
ANALISIS KRIMINOLOGIS PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI DESA CISONTROL KECAMATAN RANCAH (Studi Kasus Perkara Nomor 52/VI/Res.1.7/ 2024/Reskrim)

BASUKI, ANTON (Fakultas Hukum, 2026-08-14)

ABSTRAKS A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF PERPETRATORS OF MURDER IN CISONTROL VILLAGE, RANCAH DISTRICT The murder case that occurred in Cisontrol Rancah Village demonstrates an extreme level of brutality. From a legal and ...
ANALISIS OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

INDRAJATI, SUBKHAN HADI (2024-07-20)

Penelitian ini membahas secara mendalam fenomena obstruction of justice dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia, serta mengeksplorasi hubungan dan implementasi Undang-Undang Perlindungan ...
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025 DI DESA CIHAURBEUTI KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS

JAYA SURYAATMAJA, RUSMAWAN (Fakultas Hukum, 2026-08-19)

ABSTRACT ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025 DI DESA CIHAURBEUTI KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS RUSMAWAN JAYA SURYAATMAJA NIM. 82339240006 Village communities participate ...
ANALISIS PASAL 11 AYAT (1) DAN (2 ) PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIAMIS

SUTISNA, ENTIS (Fakultas Hukum, 2026-08-14)

ABSTRACT This thesis is entitled ANALYSIS OF ARTICLE 11 PARAGRAPHS (1) AND (2) OF CIAMIS REGENT REGULATION NUMBER 13 OF 2018 CONCERNING GUIDELINES FOR THE APPOINTMENT OF ASSISTANT OFFICERS FOR RELIGIOUS AFFAIRS SERVICES ...
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 9 HURUF A KODE ETIK PROFESI ADVOKAT (KEAI) DI KANTOR DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) TASIKMALAYA

TASYA WIJAYA, ANANDYA (Fakultas Hukum, 2026-08-14)

ABSTRACT Advocates face numerous obstacles in practicing their profession; therefore, it is vital to uphold the integrity of the advocate profession as an officium nobile (a noble profession) through compliance with the ...
ANALISIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GARUT BERDASARKAN PASAL 65 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024

EKA KURNIA, AGUS (Fakultas Hukum, 2025-12-29)

ANALYSIS OF THE INSTALLATION OF CAMPAIGN PROMOTION EQUIPMENT FOR REGENT AND VICE REGENT CANDIDATES OF GARUT REGENCY BASED ON ARTICLE 65 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA GENERAL ELECTION COMMISSION REGULATION NUMBER 13 OF ...

Browsing Magister Hukum by Title

Browsing Magister Hukum by Title

Search Repository

Browse

All of Unigal Repository

This Collection

My Account