Browsing Magister Hukum by Title

Now showing items 1-20 of 21

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM MENGENAI BATAS USIA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya )

Rika Henika (2024-08-10)

He aim of this research is to determine the effectiveness of the regulation on marriage age limits based on Law Number 16 of 2019, and the basis for judges at the Tasikmalaya Regency Religious Court in granting requests ...
ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA)

Ziqo, Furqon (2024-08-10)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Isbat nikah pada Pengadilan Agama terkait pernikahan siri pasca Tahun 1974 dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta untuk mengidentifikasi ...
ANALISIS HUKUM PENCATATAN PERNIKAHAN SEBAGAI SYARAT MUTLAK PENERBITAN AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis)

R. Agus, Mulyana (2024-07-20)

Perkawinan merupakan aturan hukum dalam suatu negara yang wajib ditaati oleh rakyatnya, dalam perkawinan selain harus dijalankan menurut hukum dan kepercayaan masing masing dan harus didaftarkan atau dicatatkan kepada ...
ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENYELIDIKAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sudana, Sudana (2024-08-15)

Undang-Undang Tipikor mengamanatkan bahwa pemberantasan Korupsi tidak hanya pada upaya pencegahan dan pemidanaan para koruptor, tetapi meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH BENGKOK (BERDASARKAN SK GUBERNUR NO. 145.1/2549/PEMDES PERIHAL PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR SEWA KONTRAK DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA) DI DESA SUKAPADA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Usep Saeful, Barri (2024-08-10)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH BENGKOK (BERDASARKAN SK GUBERNUR NO. 145.1/2549/PEMDES PERIHAL PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR SEWA KONTRAK DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA) DI DESA SUKAPADA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN ...
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERKARA NOMOR 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm

Nia, Kurnia (2024-07-13)

Keterlibatan anak sebagai pelaku kejahatan semakin hari kian meningkat dan mengkuatirkan dari yang bersifat kenakalan hingga perbuatan menghilangkan nyawa seseorang secara tidak manusiawi. Dalam penanganannya, ...
ANALISIS OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

INDRAJATI, SUBKHAN HADI (2024-07-20)

Penelitian ini membahas secara mendalam fenomena obstruction of justice dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia, serta mengeksplorasi hubungan dan implementasi Undang-Undang Perlindungan ...
ANALISIS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023-2043

Y., Nuriyah (2024-08-15)

ANALISIS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023-2043. PKL merupakan salah satu pelaku ...
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA HAMIL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 82 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Di Wilayah Kota Tasikmalaya)

Dea, Mardiyanti (2024-06-21)

Penelitian Tesis ini berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Hamil Dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan studi kasus di Wilayah ...
ANALISIS PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN TANDA TANGAN DALAM AKTA JUAL BELI SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH POLRES GARUT

Panji, Salura (2024-07-20)

Akhir–akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam– macam, salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di ...
ANALISIS TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 187 HURUF C KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS

Jojon, Tarjono (2024-07-13)

Adanya penolakan pelaksanaan outopsi mayat/bedah mayat oleh pihak keluarga sehingga menghambat proses penyidikan tindak pidana pembunuhan namun pada Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP menegaskan bahwa outopsi/bedah mayat ...
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAMBILAN SIDIK JARI (DAKTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA

Dudung, Supriatna (2024-08-15)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAMBILAN SIDIK JARI (DASTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA Pembunuhan adalah membunuh orang lain ...
IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Andra Resta, Meilani Gunawan (2024-07-20)

IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH ...
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI WILAYAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA

Asep, Bayanudin (2024-08-10)

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI WILAYAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dikeluarkan ...
KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM PIDANA BIDANG KEHUTANAN TERHADAP PENGGARAP SAWAH DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IJIN DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN

Jaja, Hidayat (2024-08-15)

Perbuatan santet telah di kriminalisasikan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan sangat merugikan dan membahayakan orang lain sehingga seringkali terjadi main hakim sendiri yang dilakukan ...
KETERANGAN AHLI DOKTER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Muhamad, Firmansyah (2024-07-13)

Perbuatan santet telah di kriminalisasikan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan sangat merugikan dan membahayakan orang lain sehingga seringkali terjadi main hakim sendiri yang dilakukan ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LAUT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Wilayah Pesisir Pangandaran)

Rohidin (2024-06-21)

Penelitian Tesis ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Dihubungkan dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Studi Kasus ...
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL KARENA TIDAK CUKUP BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Trisna, Kirana (2024-07-13)

Sisi negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bijak dan tidak bertangungjawab secara hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat 3 Junto Pasal 27 ayat ...
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PEMAAF

Aang Karwa, Permana (2024-07-13)

Perkembangan kriminalitas saat ini, ditemukan subyek hukum kadangkala berasal dari orang dengan gangguan jiwa maka berdasarkan pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa tidak dapat dipertangungjawabkan perbuatan pidana sehingga ...
PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN GARUT

Andri, Andaya (2024-07-20)

Maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia tidak lepas dari harga rokok yang dianggap semakin mahal di pasaran. Dari data penindakan rokok ilegal di tahun 2023, jumlah barang hasil penindakan di PJT adalah ...

Browsing Magister Hukum by Title

Browsing Magister Hukum by Title

Search Repository

Browse

All of Unigal Repository

This Collection

My Account