• Analisis Penerapan Ultra Petita Dalam Perkara Cerai Thalak Dihubungkan Dengan Pasal 178 Ayat (2) Dan Ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Di Pengadilan Agama Kota Banjar 

  SOFIA EMALIA, SITI (Fakultas Hukum, 2025-08-16)

  ABSTRACT Analysis of the Application of Ultra Petita in Divorce Cases in Connection with Articles (2) and (3) of the Herzien Inlandsch Reglement (HIR) at the Banjar City Religious Court Siti Sofia Emalia NIM ...
• Analisis Penerapan Ultra Petita Dalam Perkara Cerai Thalak Dihubungkan Dengan Pasal 178 Ayat (2) Dan Ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Di Pengadilan Agama Kota Banjar 

  SOFIA EMALIA, SITI (2025-08-16)

  ABSTRACT Analysis of the Application of Ultra Petita in Divorce Cases in Connection with Articles (2) and (3) of the Herzien Inlandsch Reglement (HIR) at the Banjar City Religious Court Siti Sofia Emalia NIM ...
• PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN AGAMA CIAMIS 

  Benny, Purnama (2025-04-16)

  Benny Purnama. 2024. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama Ciamis. Di bawah bimbingan Dr. Ida Farida, S.H., M.H. ...
• ANALISIS PEMENUHAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (1) HURUF g PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI POLRES TASIKMALAYA 

  Fathul, Alim (2025-04-16)

  ANALISIS PEMENUHAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (1) HURUF g PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI ...
• ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLRES PANGANDARAN 

  Fadlil Muhammad, Ikhsan Dwiyono (2025-04-16)

  ABSTRAK ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ...
• PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS KEPRAJURITAN KARENA TIDAK MENTAATI SUATU PERINTAH DINAS SESUAI PASAL 103 KUHP MILITER PADA KASUS GAY DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

  Deni, Susilowanto (2024-08-31)

  Perilaku penyimpangan seks yakni hubungan sesama jenis atau biasa disebut LGBT marak terjadi. Perilaku LGBT ternyata juga ada yang dilakukan oleh prajurit TNI, sehingga dalam kaitan penyelesaiannya prilaku LGBT tersebut ...
• PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL KARENA TIDAK CUKUP BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

  Trisna, Kirana (2024-07-13)

  Sisi negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bijak dan tidak bertangungjawab secara hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat 3 Junto Pasal 27 ayat ...
• PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM PERKARA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN 

  Muhammad Ilham, Yunus (2024-08-10)

  Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara peredaran sediaan farmasi jenis obat hexymer yang tidak memiki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan, selalu mengedepankan pidana ...
• ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA) 

  Ziqo, Furqon (2024-08-10)

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Isbat nikah pada Pengadilan Agama terkait pernikahan siri pasca Tahun 1974 dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta untuk mengidentifikasi ...
• ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH BENGKOK (BERDASARKAN SK GUBERNUR NO. 145.1/2549/PEMDES PERIHAL PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR SEWA KONTRAK DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA) DI DESA SUKAPADA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA 

  Usep Saeful, Barri (2024-08-10)

  ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH BENGKOK (BERDASARKAN SK GUBERNUR NO. 145.1/2549/PEMDES PERIHAL PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR SEWA KONTRAK DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA) DI DESA SUKAPADA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN ...
• PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LAUT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Wilayah Pesisir Pangandaran) 

  Rohidin (2024-06-21)

  Penelitian Tesis ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Dihubungkan dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Studi Kasus ...
• ANALISIS PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN TANDA TANGAN DALAM AKTA JUAL BELI SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH POLRES GARUT 

  Panji, Salura (2024-07-20)

  Akhir–akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam– macam, salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di ...
• ANALISIS TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 187 HURUF C KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS 

  Jojon, Tarjono (2024-07-13)

  Adanya penolakan pelaksanaan outopsi mayat/bedah mayat oleh pihak keluarga sehingga menghambat proses penyidikan tindak pidana pembunuhan namun pada Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP menegaskan bahwa outopsi/bedah mayat ...
• KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM PIDANA BIDANG KEHUTANAN TERHADAP PENGGARAP SAWAH DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IJIN DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN 

  Jaja, Hidayat (2024-08-15)

  Perbuatan santet telah di kriminalisasikan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan sangat merugikan dan membahayakan orang lain sehingga seringkali terjadi main hakim sendiri yang dilakukan ...
• KETERANGAN AHLI DOKTER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP 

  Muhamad, Firmansyah (2024-07-13)

  Perbuatan santet telah di kriminalisasikan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan sangat merugikan dan membahayakan orang lain sehingga seringkali terjadi main hakim sendiri yang dilakukan ...
• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAMBILAN SIDIK JARI (DAKTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA 

  Dudung, Supriatna (2024-08-15)

  EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAMBILAN SIDIK JARI (DASTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA Pembunuhan adalah membunuh orang lain ...
• ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA HAMIL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 82 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Di Wilayah Kota Tasikmalaya) 

  Dea, Mardiyanti (2024-06-21)

  Penelitian Tesis ini berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Hamil Dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan studi kasus di Wilayah ...
• IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI WILAYAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA 

  Asep, Bayanudin (2024-08-10)

  IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI WILAYAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dikeluarkan ...
• PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN GARUT 

  Andri, Andaya (2024-07-20)

  Maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia tidak lepas dari harga rokok yang dianggap semakin mahal di pasaran. Dari data penindakan rokok ilegal di tahun 2023, jumlah barang hasil penindakan di PJT adalah ...
• IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

  Andra Resta, Meilani Gunawan (2024-07-20)

  IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH ...

View more