KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 391 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi kasus Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Cms)

Abstract

ABSTRAK KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 391 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Cms) Pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dan mengancam integritas sistem administrasi negara. Dokumen digunakan sebagai alat bukti dan dasar hak serta kewajiban hukum, sehingga penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian besar serta merusak kepercayaan publik terhadap hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaturan pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP lama dan Pasal 391 KUHP baru. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi Ketentuan dan Unsur-Unsur Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 391 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Kasus Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Cms, persamaan dan perbedaan tindak pidana pemalsuan surat dalam kedua ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Hasil penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa unsur- unsur dalam Pasal 263 KUHP lama dan Pasal 391 KUHP baru pada dasarnya sama. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Cms, terdakwa terbukti membuat dan menggunakan dokumen palsu berupa BPKB dan STNK, sehingga memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP. Kesimpulannya dalam Pasal 263 KUHP lama dan Pasal 391 KUHP baru memiliki substansi yang sama dalam mengatur tindak pidana pemalsuan surat, dengan perbedaan utama terletak pada aspek pemidanaan, di mana KUHP baru menambahkan alternatif pidana denda hingga kategori V selain pidana penjara. Penerapan Pasal 263 dalam Putusan PN Ciamis Nomor 30/Pid.B/2024/PN Cms membuktikan bahwa unsur-unsur delik pemalsuan surat terbukti secara sah dan meyakinkan, sekaligus menunjukkan relevansinya dengan pengaturan dalam KUHP baru. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan ketentuan KUHP baru agar pemidanaan dapat diterapkan secara lebih adil dan proporsional, sementara pembentuk undang-undang perlu menyiapkan pedoman teknis sebagai acuan praktik peradilan. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum untuk mencegah terjadinya tidak pidana pemalsuan surat yang merugikan banyak pihak