ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PASAL 297 YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 455 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstract

ABSTRAK “ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PASAL 297 YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 455 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap kejahatan perdagangan orang yang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga mencerminkan lemahnya ivay ai hukum apabila tidak ditangani dengan tegas dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan aspek yuridis dan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 297 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 455 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan ivay ainiiv dengan jenis penelitian komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin dari para ahli hukum. Penelitian ini menganalisis perbedaan dan persamaan dari kedua pasal tersebut dalam mengatur Tindak Pidana Perdaganan Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pasal sama-sama mengakui perdagangan orang sebagai tindak pidana dan mengandung unsur subjektif berupa kehendak atau niat pelaku. Namun, Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mencakup korban berupa perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, serta menggunakan istilah umum ―perdagangan‖. Sementara itu, Pasal 455 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memberikan cakupan yang lebih luas terhadap korban tanpa membedakan jenis kelamin dan usia, serta merinci perbuatan yang dikriminalisasi seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan korban. Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan sarana kejahatan secara spesifik, seperti ancaman, kekerasan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, serta menekankan tujuan eksploitasi sebagai elemen utama. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan hukum terhadap korban, sejalan dengan perkembangan bentuk kejahatan modern. Pembaruan ini merefleksikan komitmen negara dalam menjamin hak asasi manusia serta memperkuat efektivitas hukum pidana di Indonesia.