Faculty of Law: Recent submissions

Now showing items 21-40 of 333

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan : Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tsm)

Imam Nugraha, Zidan (Fakultas Hukum, 2024-09-24)

Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana, kriminologi merupakan sebuah ilmu dalam hukum ...
Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 36 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus Putusan PN Ciamis Nomor 168/PID.sus/2023/PN.CMS)

Putra, Naufal Yahya (Naufal Yahya Putra, 2024-09-24)

ABSTRAK PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 36 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus Putusan PN Ciamis Nomor 168/PID.sus/2023/PN.CMS). Penelitian ini ...
KAJIAN TERHADAP BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN YANG BELUM DITEMUKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PASAL 363 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

MA’ARIF, ENJANG SAMSUL (Fakultas Hukum, 2024-09-24)

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat ialah kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian telah diatur didalam KUHP mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal ...
KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378 DAN ATAU 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI KEPOLISIAN RESORT TASIKMALAYA KOTA

LAKSONO, PRASETYO (Fakultas Hukum, 2024-09-23)

Setiap tindak pidana, harus diproses menurut hukum agar terciptanya penegakan hukum yang adil bagi korban dan masyarakat serta pelaku tidan mengulangi lagi perbuatannya. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah ...
PEMENUHAN HAK UPAH LEMBUR PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. ALAT IRIGASI DAN BANGUNAN BAROKAH KOTA TASIKMALAYA

RIZKYA, AGUNG MUHAMMAD (FAKULTAS HUKUM, 2024-09-21)

Upah yang diterima para pekerja saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ada selisih yang cukup signifikan antara upah yang seharusnya mereka terima dengan upah yang mereka dapatkan, ketidaksesuaian ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TANPA SURAT KETERANGAN UJI BERKALA BERDASARKAN PASAL 288 AYAT (3) Jo PASAL 106 AYAT (5) HURUF c UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR TASIKMALAYA

RAMADAN, ORIZA SATIVA (Fakultas Hukum, 2024-09-20)

Sebagaimana daftar berita acara surat tilang lalu lintas dan angkutan jalan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang melanggar Pasal 288 Ayat (3) Jo Pasal 106 Ayat (5) Huruf c Undang-Undang ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 KUHP DI POLRES CIAMIS (Studi Kasus Nomor LP / B / 19 / V / 2023 / SPKT / POLSEK LAKBOK / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR)

Luhry Rahmania, Dhea (Fakultas Hukum, 2024-09-14)

Sistem hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks ketika berurusan dengan pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa. Di satu sisi, hukum harus memastikan keadilan dan keselamatan publik, namun di sisi lain, ...
TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENGHENTIAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 45 (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

NUGRAHA, PANI (Fakultas Hukum, 2024-09-13)

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota dibuktikan dengan adanya pengaduan dari korban bernama Dien Cahya S. binti Ade Johara, pelapor melaporkan tentang adanya ...
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) HURUF g PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA

RAHMAN, MUHAMAD PONIMAN ALI (Fakultas Hukum, 2024-09-13)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa ...
IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (12) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DI DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA

DIDIN BAHRUDIN MAULANA (FAKULTAS HUKUM, 2024-08-30)

IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (12) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DI DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA. Pemolisian Masyarakat ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK AKUN MEDIA SOSIAL YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE PASAL 27 AYAT (1) Jo PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLRES CIAMIS

AMIRUL, AMIRUL (Fakultas Hukum, 2024-09-06)

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini menjadi peluang besar bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Tindak pidana perjudian ini sudah masuk ke dalam ...
PELAKSANAAN PASAL 33 AYAT (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar)

Unknown author (2024-08-24)

ABSTRAK PELAKSANAAN PASAL 33 AYAT (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ...
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF f PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

PERMANA, ADE SENDI (Fakultas Hukum, 2024-08-05)

Pasal 5 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bagaimana persyaratan khusus untuk dapat dilakukannya penanganan ...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA TENGGERRAHARJA KECAMATAN SUKAMANTRI CIAMIS

Arip Ihwani, Cucu; Arip Ihwani, Cucu (Fakultas Hukum, 2024-09-02)

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA TENGGERRAHARJA KECAMATAN SUKAMANTRI ...
PENEGAKAN HUKUM PASAL 93 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN OLEH SATPOLAIRUD POLRES PANGANDARAN TERHADAP NELAYAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

Thabrani, Arnetha Azzahra (Fakultas Hukum, 2024-09-01)

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PASAL 93 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN OLEH SATPOLAIRUD POLRES PANGANDARAN TERHADAP NELAYAN DI KABUPATEN ...
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BERDASARKAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR

SAEPUL AZIZ, RIZAL (Fakultas Hukum, 2024-09-01)

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang dilaksanakan untuk membina sekaligus memberikan pembekalan keterampilan dan melatih kemampuan kerja bagi para narapidana dan tidak kalah penting dari pembinaan kepribadian ...
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANJAR

Ramdan, Firdaus (Fakultas Hukum, 2024-08-31)

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANJAR ...
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 226/Pid.Sus/2023/PN.Tsm)

Pebriana, Hildani (Fakultas Hukum, 2024-08-28)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG ...
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR

BUDIANTO, INDRA (Fakultas Hukum, 2024-08-27)

IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ...
EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF L PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR

DARWONO, DARWONO (Fakultas Hukum, 2024-08-27)

EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF l PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ...

Recently added

Faculty of Law: Recent submissions

Search Repository

Browse

All of Unigal Repository

This Community

My Account