TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUKU CADANG PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 10 HURUF C JUNCTO PASAL 62 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI BENGKEL UUS MOTOR DI DESA BAREGBEG)

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUKU CADANG PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 10 HURUF C JUNCTO PASAL 62 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI BENGKEL UUS MOTOR DI DESA BAREGBEG) Penjualan suku cadang palsu di bengkel kendaraan bermotor seringkali tidak diiringi dengan informasi yang transparan kepada konsumen, padahal Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jujur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di Bengkel Uus Motor, Ciamis. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, bagaimana praktik penjualan suku cadang palsu, pola komunikasi dan penyampaian informasi, serta mekanisme transaksi yang diterapkan oleh Bengkel Uus Motor kepada konsumen. Kedua, bagaimana kesesuaian praktik penjualan suku cadang palsu di Bengkel Uus Motor dengan ketentuan larangan pernyataan menyesatkan dalam Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketiga, bagaimana potensi pertanggungjawaban pidana Bengkel Uus Motor berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai akibat dari pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif Analitis yaitu metode dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa praktik penjualan suku cadang palsu di Bengkel Uus Motor belum sesuai dengan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena adanya pernyataan menyesatkan bahwa kualitas suku cadang palsu "tidak terlalu jauh dengan original" serta pemberian garansi yang tidak jelas. Secara normatif praktik ini berpotensi memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun penerapannya perlu mempertimbangkan asas ultimum remedium. Penelitian ini menyarankan agar Bengkel Uus Motor meningkatkan transparansi informasi kepada konsumen dengan menyebutkan secara jujur bahwa suku cadang yang dijual adalah produk palsu beserta risikonya, serta memberikan garansi tertulis yang jelas jangka waktu dan cakupannya. serta bagi konsumen disarankan untuk lebih aktif menanyakan informasi lengkap mengenai jenis dan kualitas suku cadang yang akan dipasang, serta meminta bukti transaksi dan garansi tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum.