PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELCEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN CIAMIS

Abstract

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN CIAMIS Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Ciamis, meskipun telah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. Gugus Tugas KLA memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai upaya perlindungan anak, namun pada kenyataannya kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran Gugus Tugas KLA dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Ciamis, kesesuaian pelaksanaan tugas Gugus Tugas dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data lapangan sebagai pelengkap analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak pada seluruh klaster, terbatasnya jumlah Desa Layak Anak, kurangnya eviden pendukung, serta masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat juga belum berjalan secara maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi program perlindungan anak guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang sesungguhnya.