TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGIRIMAN BARANG TANPA PESANAN (MODUS PAKET CASH ON DELIVERY FIKTIF) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI DESA MANONJAYA KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGIRIMAN BARANG TANPA PESANAN (MODUS PAKET CASH ON DELIVERY FIKTIF) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI DESA MANONJAYA KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA Transformasi perdagangan ke ekosistem digital telah memicu anomali berupa pengiriman barang tanpa pesanan dengan modus COD fiktif yang menyasar masyarakat di Desa Manonjaya. Fenomena ini menciderai prinsip dasar hukum perdata karena adanya manipulasi data pribadi warga untuk menciptakan perikatan semu yang merugikan secara materiil dan psikologis. Terdapat jurang pemisah antara kewajiban kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan realitas di lapangan di mana warga dipaksa membayar paket yang tidak pernah mereka pesan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah menegenai bagaimanakah tinjauan secara hukum terhadap pengiriman barang tanpa pesanan (modus COD fiktif) dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata di Desa Manonjaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikanalaya, akibat hukum yang timbul terhadap praktik tersebut dan Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap pengiriman barang tanpa pesanan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menghimpun bahan hukum primer dan sekunder. serta studi lapangan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan korban, perangkat desa, serta pihak jasa ekspedisi di Desa Manonjaya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa praktik COD fiktif secara telak melanggar seluruh elemen esensial Pasal 1320 KUHPerdata, terutama syarat kesepakatan dan sebab yang halal, sehingga perjanjian tersebut bersifat batal demi hukum (nietig van rechtswege). Akibat hukumnya, warga tidak memiliki kewajiban untuk membayar, dan bagi yang telah membayar berhak menuntut pemulihan hak atas dasar pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUHPerdata) serta ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Upaya hukum dapat dilakukan secara preventif melalui penggunaan "Hak Tolak" di tempat, maupun secara represif melalui pelaporan tindak pidana penipuan atau pengaduan sengketa konsumen ke BPSK. Saran yang diberikan antara lain: 1) Kementerian Perdagangan perlu mengharmonisasi regulasi sistem COD dengan verifikasi dua arah; 2) Perusahaan jasa ekspedisi harus memperbaiki SOP agar kurir dapat membatalkan pengiriman di tempat tanpa sanksi jika terbukti fiktif; dan 3) Pemerintah Desa Manonjaya serta masyarakat perlu meningkatkan edukasi literasi digital dan keberanian untuk menolak paket yang tidak jelas asal-usulnya guna memutus mata rantai penipuan ini.