PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI (Studi Kasus Di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI (Studi Kasus Di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis) Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan salah satu bentuk pelanggaran di bidang cukai yang dapat merugikan negara dari sektor penerimaan cukai serta berpotensi meningkatkan konsumsi rokok ilegal di masyarakat. Penjualan rokok tanpa pita cukai masih ditemukan di wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, khususnya pada beberapa warung atau pedagang kecil yang menjual rokok dengan harga relatif lebih murah dibandingkan rokok legal yang beredar di pasaran. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi adalah pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Studi Kasus di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis), kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif-analitis yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, keadaan, serta objek yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen terkait, serta studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya, pemilik warung di desa sukajadi dan konsumen di sekitar Desa Sukajadi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis tidak mendapatkan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dikarenakan beberapa kendala antara lain faktor eknomi, kurangnya wawasan hukum, keterbatasan aparat penegak hukum dalam melalukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di masyarkat tingkat. Upaya-upaya di antara lain kerja sama yang lebih sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya Bea dan Cukai bersama aparat terkait, meningkatkan pengawasan, penindakan, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai larangan peredaran rokok tanpa pita cukai. Selain itu, perlu adanya upaya pembinaan kepada pedagang kecil serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dapat berjalan lebih efektif