PELAKSANAAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN ARISAN ONLINE PRAMITA DI DESA KARYAMANDALA KECAMATAN SALOPA KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstract

PELAKSANAAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN ARISAN ONLINE PRAMITA DI DESA KARYAMANDALA KECAMATAN SALOPA KABUPATEN TASIKMALAYA Arisan online Pramita di Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, sistem arisan yang berbasis online membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM maupun E-commerce. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran online ini, mempermudah semua pihak, baik itu ketua/pengurus arisan ataupun peserta arisan yang ada didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjian Arisan Online Pramita di Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya. Mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul serta upaya-upaya yang dilakukan. Identifikasi masalah yang dikaji dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjian Arisan Online Pramita di Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya. Kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permaslahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan, atau melukiskan dan menganalisa kembali mengenai permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjian arisan online Pramita di Desa Karyamandala belum sepenuhnya berjalan secara formal, namun menunjukkan kemajuan positif melalui komunikasi antar anggota, pencatatan digital, dan teguran informal. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman tentang somasi, ketiadaan perjanjian tertulis, serta enggan membawa sengketa ke ranah hukum karena hubungan sosial. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan komunikasi, pencatatan bukti transaksi, inisiasi somasi informal, serta edukasi dan sosialisasi dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa untuk memperkuat perlindungan hukum bagi peserta arisan. Setiap anggota arisan diharapkan secara mandiri meningkatkan pemahaman hukumnya melalui literasi digital, membaca sumber-sumber hukum populer, atau mengikuti pelatihan daring mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian perdata agar tidak sepenuhnya bergantung pada pihak luar.