PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN JASA ANGKUTAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF A UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Di Kantor PT. Primajasa Perdanaraya Utama Cabang Kota Tasikmalaya)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN JASA ANGKUTAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Kantor PT. Primajasa Perdanaraya Utama Cabang Kota Tasikmalaya). Latar belakang dari penelitian ini dilandasi oleh pentingnya peran transportasi umum dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, seiring meningkatnya penggunaan jasa angkutan umum, keluhan konsumen terkait kehilangan dan kerusakan barang pribadi juga semakin sering terjadi. Di Pool Bus Primajasa Kota Tasikmalaya, ditemukan praktik pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan merupakan tanggung jawab perusahaan. Klausula tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk mengalihkan atau membatasi tanggung jawab atas kerugian konsumen. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen dalam pelayanan jasa angkutan umum dihubungkan dengan pasal 18 ayat (1) hurf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di kantor PT. Primajasa Perdanaraya Utama cabang kota Tasikmalaya). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu tentang cara untuk pemecahkan permasalahan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan objektif. Sedangkan metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mendasarkan kajiannya pada hukum yang dikonsepkan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam pelayanan jasa angkutan umum Bus Primajasa Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen oleh perusahaan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kendala seperti penumpang bersikap pasif terhadap himbauan, kurangnya pengetahuan sopir dan kondektur terkait penanganan situasi darurat, dan kurangnya komunikasi antara Petugas di lapangan dengan pihak manajemen pusat. Berkaitan dengan hal itu upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan cara optimalisasi media himbauan dan edukasi konsumen secara interaktif, pelatihan kompetensi dan etika layanan bagi sopir dan kondektur, dan penguatan sistem komunikasi dan koordinasi lapangan. Dalam hal ini penulis menyarankan agar PT Primajasa tidak lagi mencantumkan klausula yang merugikan konsumen dan menyediakan mekanisme ganti rugi yang adil. Pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen, serta mendorong pelatihan bagi staf dan kru agar lebih sadar akan tanggung jawab hukum dan moral dalam pelayanan.