PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN PADA PENDAFTARAN HAK PERTAMA KALI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 6 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS DI KANTOR AGRARIA TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstract

ABSTRAK PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN PADA PENDAFTARAN HAK PERTAMA KALI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 6 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS DI KANTOR AGRARIA TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TASIKMALAYA Pendaftaran tanah merupakan langkah fundamental dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010. Namun, di Kabupaten Tasikmalaya, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pertama kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemenuhan dokumen persyaratan. Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti kepemilikan, dokumen identitas, dan peta bidang tanah, yang diperburuk oleh minimnya sosialisasi serta perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan regulasi. Identifikasi masalanya pada penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan persyaratan dokumen pada pendaftaran hak pertama kali berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Tasikmalaya? Kendala apa sajakah yang timbul dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan dokumen pada pendaftaran hak pertama kali berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Pada Program Pendaftaran Sistematis Di ATR/BPN Kabupaten Tasikmalaya? Sedangkan netode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan persyaratan dokumen dalam pendaftaran hak pertama kali di Kantor ATR/BPN Kabupaten Tasikmalaya mengikuti standar Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, mencakup pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat. Namun, proses ini menghadapi kendala seperti sulitnya akses dokumen asli, prosedur administratif yang kompleks, tingginya beban kerja petugas, serta sengketa tanah dan sistem digital yang belum terintegrasi. Untuk mengatasinya, dilakukan pendampingan bagi pemohon, sosialisasi prosedur, optimalisasi manajemen melalui sistem antrian digital, serta peningkatan koordinasi dengan aparat desa dan pengadilan. Penguatan digitalisasi dan integrasi data juga terus diupayakan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pendaftaran tanah. Penulis dapat memberikan saran dimana diharapkan kantor ATR/BPN Kabupaten Tasikmalaya dapat meningkatkan layanan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi dokumen persyaratan, termasuk penyediaan layanan konsultasi secara daring dan luring.