ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH BENGKOK (BERDASARKAN SK GUBERNUR NO. 145.1/2549/PEMDES PERIHAL PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR SEWA KONTRAK DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA) DI DESA SUKAPADA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstract

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH BENGKOK (BERDASARKAN SK GUBERNUR NO. 145.1/2549/PEMDES PERIHAL PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR SEWA KONTRAK DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA) DI DESA SUKAPADA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Tanah kas desa adalah merupakan salah satu aset dari desa dan dipergunakan bagi kepentingan dan kemakmuran desa itu sendiri. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa tanah kas desa dapat dialihkan kepada masyarakat berdasarkan persetujuan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang bagaimana pengaturan pelaksanaan peralihan hak atas tanah kas desa, bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah kas desa dan bagaimana kendala dan upaya penanggulangan dalam proses peralihan hak atas tanah kas desa kepada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada ditambah penelitian lapangan di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan pelaksanaan peralihan hak atas tanah kas desa dilakukan berdasarkan SK Gubernur No. 145.1/2549/PEMDES Perihal Persetujuan Tukar Menukar Sewa Kontrak dan Pelepasan Tanah Kas Desa Tentang Pengelolaan Aset Desa yang terbit disebabkan lahirnya Undang-Undang tentang Desa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan peralihan hak atas tanah kas desa dapat dilakukan dengan cara tukar menukar dan penyertaan modal. Tukar menukar tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan dari kepala daerah (Bupati) dan juga mendapatkan izin dari Gubernur. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah kas desa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya SK Gubernur No. 145.1/2549/PEMDES Perihal Persetujuan Tukar Menukar Sewa Kontrak dan Pelepasan Tanah Kas Desa dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa peralihan tersebut hanya dapat dilakukan melalui tukar menukar dan penyertaan modal, dan dalam proses tersebut peranan Kepala Desa amat sangat sentral dalam terwujudnya peralihan hak atas tanah kas desa tersebut. Kendala dalam proses peralihan hak atas tanah kas desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa meliputi adanya peraturan yang sifatnya temporal sehingga menghambat terhadap upaya peralihan tanah kas desa, tidak adanya payung hukum berupa peraturan daerah dalam kaitannya dengan administrasi kewenangan pemerintah desa atas peralihan tanah kas desa, munculnya konflik serta Tanah kas desa tersebut sudah didaftarkan ke BPN dan memiliki sertifikat.