ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG SEDANG BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Cms)

Abstract

ABSTRAK Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kepada Anggota Kepolisian Yang Sedang Bertugas di Wilayah Hukum Polres Ciamis (Studi Putusan 75/Pid.B/2018/PN.Cms). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana kekerasan terhadap Anggota Kepolisian yang sedang bertugas masih relatif terbatas, khususnya yang dikaji dalam perspektif KUHP baru. Padahal, perubahan regulasi membawa konsekuensi terhadap penafsiran dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai : 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap Anggota Kepolisian yang sedang bertugas dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? 2) Bagaimana unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap Anggota Kepolisian yang sedang bertugas menurut KUHP ? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anggota Kepolisian yang sedang bertugas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan berdasarkan KUHP ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum substantif. Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (library research), studi kepustakaan yaitu dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) Pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap Anggota Kepolisian yang sedang bertugas dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 212 KUHP yang memberikan perlindungan hukum kepada anggota kepolisian yang sedang menjalankan tugas secara sah. Dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Cms, ketentuan tersebut telah diterapkan oleh majelis hakim karena terdakwa terbukti melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. Pengaturan tersebut juga tetap dipertahankan dalam KUHP baru sebagai bentuk perlindungan terhadap aparat negara dan kewibawaan pemerintah. 2) Unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap Anggota Kepolisian yang sedang bertugas menurut KUHP meliputi unsur barang siapa, kekerasan atau ancaman kekerasan, perlawanan, anggota kepolisian sebagai korban, dan pelaksanaan tugas yang sah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Cms, seluruh unsur tersebut telah terbukti melalui alat bukti dan fakta persidangan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP. 3) Perlindungan hukum terhadap Anggota Kepolisian yang sedang bertugas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan berdasarkan KUHP diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap aparat negara yang sedang menjalankan tugas. Dalam putusan tersebut, pemidanaan terhadap terdakwa menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi anggota kepolisian sebagai korban, menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi aparat yang menjalankan tugas negara.