PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA

Abstract

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana jalanan (street crime) yang menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan di lingkungan masyarakat. Tindak pidana jalanan seperti pencurian, penjambretan, penganiayaan, dan perampasan merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi di tempat umum sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan peran Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menanggulangi tindak pidana jalanan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksa naannya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota telah berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana jalanan sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya pre-emptif berupa sosialisasi dan kegiatan rutin yang ditingkatkan, upaya preventif melalui patroli rutin dan kerja sama dengan masyarakat, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, keterbatasan personel dan sarana pendukung, serta faktor sosial-ekonomi dan minimnya infrastruktur. Oleh karena itu, meskipun berbagai upaya telah dilakukan dan kasus kasus yang ditangani berhasil diproses secara hukum, tindak pidana jalanan masih menjadi masalah yang memerlukan penanganan yang lebih optimal dan kerja sama dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menanggulangi tindak pidana jalanan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena adanya berbagai kendala. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas patroli, penguatan kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat dan instansi terkait, serta penambahan sarana dan prasarana pendukung guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif.