ANALISIS MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAMIMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR KECAMATAN KAWALI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemerintahan dalam implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Kawali. Fokus penelitian meliputi fungsi manajemen pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta keterkaitannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur kecamatan dan masyarakat sebagai informan penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan dalam implementasi prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Kawali belum berjalan secara optimal. Pada aspek perencanaan, program kerja telah disusun namun belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat. Pada aspek pengorganisasian, koordinasi antar-seksi masih belum efektif sehingga memengaruhi kelancaran pelayanan publik. Pada aspek pelaksanaan, pelayanan publik masih menghadapi kendala dalam hal kecepatan pelayanan, ketepatan prosedur, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, pada aspek pengawasan, evaluasi kinerja aparatur dan mekanisme pengendalian internal belum dilakukan secara konsisten. Faktor pendukung implementasi Good Governance meliputi adanya komitmen aparatur, struktur organisasi yang jelas, dan dukungan regulasi pemerintahan. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi internal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Kawali dalam meningkatkan penerapan Good Governance antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan transparansi dan akuntabilitas, perbaikan sistem pelayanan publik, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan manajemen pemerintahan secara menyeluruh sangat diperlukan agar implementasi prinsip-prinsip Good Governance dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.