Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemerintahan
dalam implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan
Kawali. Fokus penelitian meliputi fungsi manajemen pemerintahan yang
mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta
keterkaitannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas,
efisiensi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur kecamatan dan
masyarakat sebagai informan penelitian. Analisis data menggunakan model
interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan dalam
implementasi prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Kawali belum
berjalan secara optimal. Pada aspek perencanaan, program kerja telah disusun
namun belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat. Pada aspek
pengorganisasian, koordinasi antar-seksi masih belum efektif sehingga
memengaruhi kelancaran pelayanan publik. Pada aspek pelaksanaan, pelayanan
publik masih menghadapi kendala dalam hal kecepatan pelayanan, ketepatan
prosedur, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, pada aspek
pengawasan, evaluasi kinerja aparatur dan mekanisme pengendalian internal
belum dilakukan secara konsisten.
Faktor pendukung implementasi Good Governance meliputi adanya
komitmen aparatur, struktur organisasi yang jelas, dan dukungan regulasi
pemerintahan. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya
manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi
internal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan
pemerintah Kecamatan Kawali dalam meningkatkan penerapan Good Governance
antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan
transparansi dan akuntabilitas, perbaikan sistem pelayanan publik, serta
optimalisasi penggunaan teknologi informasi.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan
manajemen pemerintahan secara menyeluruh sangat diperlukan agar implementasi
prinsip-prinsip Good Governance dapat berjalan lebih efektif dan mampu
meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
