Abstract:
ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 76E UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PANGANDARAN
Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan jaminan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan seksual yang tidak hanya dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi juga melalui tipu muslihat, bujuk rayu, dan pemanfaatan kedekatan. Oleh karena itu, negara melalui Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus dalam Pasal 76E mengenai larangan perbuatan cabul terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP.
Bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Pasal 76E, bagaimana penerapannya dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Pangandaran, serta bagaimana implikasi yuridis terhadap pemenuhan unsur delik dan pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji penerapannya dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan perkara pencabulan terhadap anak.
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung dengan studi lapangan melalui observasi dan wawancara dengan penyidik serta pihak terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan, khususnya dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak.
Pengaturan dalam Pasal 76E merupakan ketentuan khusus (lex specialis) yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap anak dengan mencakup berbagai bentuk perbuatan cabul, baik secara fisik maupun nonfisik. Penerapannya di Kepolisian Resor Pangandaran pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, namun masih terdapat kendala dalam aspek pembuktian, seperti keterbatasan bukti fisik dan adanya perbedaan keterangan terkait hasil visum. Meskipun demikian, pembuktian tetap dapat dilakukan melalui alat bukti lain seperti keterangan korban, saksi, dan petunjuk yang saling bersesuaian.
Penerapan Pasal 76E secara normatif telah memadai, namun dalam praktiknya masih memerlukan penguatan pada aspek teknis pembuktian agar penegakan hukum lebih efektif. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan profesionalitas dan ketelitian dalam proses pembuktian, memperkuat koordinasi dengan tenaga ahli, serta diperlukan penguatan regulasi terkait pembuktian nonfisik dalam perkara pencabulan terhadap anak. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih berperan aktif dalam melindungi anak dan melaporkan setiap dugaan tindak pidana demi terwujudnya perlindungan hukum yang optimal.
