PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKUPEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYABERDASARKAN PASAL 115 PERATURAN DI DAERAHKABUPATEN TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2023TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BOJONGKECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG

Abstract

Permasalahan sampah di Indonesia, khususnya di Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, masih menjadi isu serius yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, praktik pembuangan sampah tidak pada tempatnya masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat serta belum optimalnya implementasi aturan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, banjir, dan gangguan kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan pasal 115, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Permasalahan ini muncul karena adanya kesenjangan antara aturan hukum yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan, baik dari sisi penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum, dan didukung dengan studi lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, aparat penegak hukum, serta masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis penerapan hukum dalam praktik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat terkait. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi penghambat utama dalam menciptakan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sanksi hukum pidana dalam pengelolaan sampah masih memerlukan peningkatan dari berbagai aspek, baik dari segi penegakan hukum, memberikan sosialisasi terkait aturan, maupun dukungan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum secara tegas dan konsisten, serta menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.