PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA MOTOR LISTRIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 281 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN jo. PASAL 3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 DI SATLANTAS POLRES CIAMIS

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA MOTOR LISTRIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 281 UNDANG -UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN jo. PASAL 3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 DI SATLANTAS POLRES CIAMIS Latar belakang penelitian ini menggambarkan pesatnya perkembangan teknologi kendaraan listrik, khususnya motor listrik berbasis baterai, sebagai solusi ramah lingkungan dan efisien di Indonesia. Popularitasnya yang melonjak memunculkan tantangan hukum administratif, seperti kewajiban registrasi STNK dan SIM, yang sering diabaikan pengguna termasuk anak-anak karena motor ini diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Inisiatif pemerintah melalui subsidi dan target Net Zero Emissions semakin mempercepat adopsi, sehingga mempertegas urgensi regulasi. Fokus masalah tertuju pada penegakan Pasal 281 Undang-Undang 22 Tahun 2009 jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 di Satlantas Polres Ciamis, beserta kendala dan upaya penanganannya. Identifikasi masalah berfokus pada bagaimana penegakan hukum pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Di Satlantas Polres Ciamis, kendala-kendala, dan upaya-upaya yang dilakukan Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang dimana Metode yuridis adalah metode pendekatan dalam studi hukum yang menekankan analisis terhadap norma- norma dan peraturan hukum tertulis yang berlaku, sedangkan deskriptif analisis adalalahmetode statistik yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, da n merangkum karakteristik utama dari sekumpulan data. Berdasarkan hasil pengolahan data, bahwa ketidak optimalan dalam menjalankan penegakan hukum pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena kurangnya personil dilapangan, ketidak tahuan masyarakat, dan perspektif masyarakan terhadap motor listrik. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis yaitu, melakukan edukasi di beberapa sekolah, menunjang fasilitas sebagai sarana dan prasarana informasi mengenai SIM, melakukan razia, meningkat pelayan publik. Saran yang diberikah bahwa Unit Lalu Lintas Polisi Ciamis sebaiknya melakukan operasi mingguan di area berisiko tinggi, memprioritaskan penegakan yang ketat terhadap sepeda motor listrik yang melebihi 25 km/jam, dan mendidik pelanggar tentang pendaftaran SIM. Selain itu, disarankan untuk mendirikan pos SIM keliling dan bekerja sama dengan showroom sepeda motor listrik untuk edukasi pembeli. Peningkatan pemantauan melalui CCTV dan kampanye peningkatan kesadaran publik melalui media sosial juga sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. v