Abstract:
IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MULYASARI KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS Perangkat desa memiliki peran strategis sebagai unsur pelaksana yang mendukung kepala desa dalam perumusan kebijakan, koordinasi, serta pelaksanaan pemerintahan desa. Namun, tingginya pengaduan masyarakat berdasarkan data Simpel 3.0 Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan masih adanya permasalahan dalam praktik pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, termasuk terkait pembiayaan yang seharusnya bersumber dari APBDes sebagaimana Pasal 11 Perda Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan yang berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu mengenai implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 di Desa Mulyasari belum berjalan sesuai ketentuan, yang ditunjukkan oleh pelanggaran administratif seperti tidak ditetapkannya tahapan dan tim seleksi melalui keputusan kepala desa serta adanya pembebanan biaya pelantikan kepada calon perangkat desa terpilih. Sehingga praktik tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara norma dan implementasi serta berpotensi melanggar prinsip good governance dan mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Secara substantif keterbatasan anggaran desa disebabkan oleh faktor lain seperti rendahnya kompetensi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, kurang profesionalnya tim seleksi, lemahnya pengawasan camat, BPD, dan masyarakat, serta minimnya pemahaman hukum calon perangkat desa. Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Desa Mulyasari perlu memperkuat perencanaan dan pengelolaan APBDes secara antisipatif agar seluruh kebutuhan, termasuk pengangkatan perangkat desa, telah dianggarkan sejak awal, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur hukum melalui pembentukan tim seleksi yang sah, pelaksanaan sesuai regulasi, serta mengoptimalkan pengawasan dan partisipasi camat, BPD, dan masyarakat.
