Penerapan Ketentuan Pasal 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Kelas Jalan oleh Pengemudi Angkutan Barang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ciamis

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya tingkat pelanggaran kelas jalan oleh pengemudi angkutan barang di wilayah hukum Kepolisian Resor Ciamis, meskipun telah diatur dalam Pasal 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum (law in books) dengan praktik di lapangan (law in action) menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara efektif. Permasalahan ini berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, serta kerugian bagi masyarakat dan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana penerapan ketentuan Pasal 307 Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap pelanggaran kelas jalan oleh pengemudi angkutan barang di wilayah hukum Polres Ciamis; (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya; dan (3) upaya yang dilakukan oleh Polres Ciamis dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran objektif mengenai penerapan ketentuan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 307 Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan di wilayah Polres Ciamis belum optimal. Penegakan hukum masih didominasi oleh pemberian sanksi denda yang relatif ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Kendala yang dihadapi meliputi Kendala keterbatasan kewenangan, kurangnya kesadaran pelaku usaha, kordinasi antar intansi yang belum optimal, persepsi masyarakat, teknis lapangan, sumber daya manusia dan pengawasan, kesadaran hukum masyarakat, kordinasi antar intansi dan kendala teknis. Selain itu, jika dikaji dari perspektif efektivitas hukum, suatu aturan hukum dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan ketertiban dan kepatuhan masyarakat. Fakta bahwa pelanggaran angkutan barang masih sering terjadi menunjukkan bahwa penerapan Pasal 307 belum sepenuhnya efektif dalam menekan tingkat pelanggaran.. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polres Ciamis antara lain melalu Upaya preventif, upaya represif, upaya kordinatif. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penegakan hukum terhadap pelanggaran kelas jalan diperkuat melalui peningkatan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, optimalisasi pengawasan di lapangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pengawasan serta pengembangan infrastruktur jalan guna mendukung efektivitas penerapan hukum.