PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 145 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI DESA IMBANAGARA KECAMATAN CIAMIS

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 145 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI DESA IMBANAGARA KECAMATAN CIAMIS Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penegakan hukum dalam penyelenggaraan pangan guna menjamin keamanan dan perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terkait penggunaan bahan dan kewajiban administratif seperti pelabelan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dan realitas di lapangan (das sein), yang berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Kajian ini menggunakan landasan teori mengenai tindak pidana pangan, asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pangan, serta konsep pertanggungjawaban pidana, termasuk asas ultimum remedium dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung dengan data lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha sebagai objek penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Pangan belum dilaksanakan secara optimal. Pelaku usaha telah memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal, namun belum mencantumkan komposisi bahan pada label produk. Meskipun demikian, tidak ditemukan penggunaan bahan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 104, sehingga pelanggaran yang terjadi bersifat administratif. Kendala utama dalam penerapan sanksi pidana meliputi rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, kebiasaan usaha yang telah berlangsung lama, kepercayaan masyarakat, serta keterbatasan pengawasan dari instansi terkait. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan edukatif dibandingkan represif, sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang pangan, khususnya terhadap pelaku usaha skala kecil, perlu dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan pembinaan tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha untuk mewujudkan sistem pangan yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.