Implementasi Kebijakan Penataan dan Pengalokasian Pedagang Pinggir Pantai Barat oleh Bidang Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Abstract

ABSTRAK Ira Sudiar 3504210018. Implementasi Kebijakan Penataan dan Relokasi Pedagang Pinggir Pantai Barat oleh Bidang Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi awal diketahui adanya kendala dalam pelaksanaan relokasi ketempat baru, dimana banyak pedagang yang telah berjualan bertahun-tahun dilokasi lama yang dimana tempat tersebut sangat cocok untuk dijadikan tempat berjualan karna banyak peminatnya, kemudian kurangnya pengawasan dan pendampingan dari petugas lapangan setelah dilakukannya relokasi, serta kurangnya pemahaman dari para pedagang dari tujuan kebijakan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, lalu kurangnya daya minat wisatawan pada tempat baru/lokasi baru yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten pangandaran. Metode yang digunakan yaitu metode Survey dengan pendekatan kualitatif. Responden dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan dan teknik penelitian lapangan (observasi,wawancara dan dokumentasi). Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian berdasarkan keseluruhan dimensi yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang ke Pusat Belanja Nanjung Elok masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat beberapa langkah yang berjalan baik, seperti koordinasi kelembagaan dan perencanaan pengembangan kawasan oleh Dinas Pariwisata, sejumlah aspek krusial seperti pendampingan berkelanjutan, pemahaman pedagang terhadap tujuan relokasi, persepsi pengunjung terhadap kenyamanan lokasi, peran organisasi pedagang, hingga kondisi ekonomi pascarelokasi masih menunjukkan kelemahan signifikan. Ketimpangan pendapatan antar pedagang, rendahnya minat pengunjung terhadap kios di lantai atas, serta kurangnya dukungan sosial dan teknis pascarelokasi menjadi indikator bahwa efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pendekatan partisipatif, perbaikan infrastruktur, maupun penguatan komunikasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Kata Kunci:relokasi pedagang, implementasi kebijakan, tantangan pasca-relokasi