ANALISA YURIDIS PEMINDAHTANGANAN SEWA TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1560 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU

Abstract

ANALISA YURIDIS PEMINDAHTANGANAN SEWA TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1560 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa antara pihak Desa Buniseuri selaku pemilik bangunan pasar dengan penyewa, Saudara Samsu, yang sejak tahun 2018 tidak lagi melakukan pembayaran sewa dan secara sepihak mengalihkan atau menjual bangunan pasar kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemerintah desa. Perjanjian yang hanya dibuat secara lisan dengan mengandalkan asas konsensualisme menjadi lemah dalam pembuktian ketika timbul sengketa, sehingga rawan disalahgunakan. Tindakan sepihak yang dilakukan oleh penyewa tidak hanya melanggar kesepakatan, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum dan berpotensi menciptakan konflik sosial di lingkungan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan aset desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisa yuridis pemindahtanganan sewa tanpa sepengetahuan pemilik dihubungkan dengan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku. Kendalakendala yang timbul dalam analisa yuridis pemindahtanganan sewa tanpa sepengetahuan pemilik dihubungkan dengan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam analisa yuridis pemindahtanganan sewa tanpa sepengetahuan pemilik dihubungkan dengan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis dipustaka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemindahtanganan hak sewa tanpa izin oleh penyewa di Desa Buniseuri merupakan bentuk wanprestasi yang melanggar ketentuan Pasal 1560 KUHPerdata, di mana penyewa tidak hanya lalai dalam membayar sewa, tetapi juga secara melawan hukum menjual aset desa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik sah. Ketiadaan perjanjian tertulis menjadi kendala utama dalam pembuktian hukum dan penegakan tanggung jawab penyewa, serta menunjukkan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan aset desa. Tindakan pemerintah desa untuk melakukan investigasi, mediasi, dan persiapan gugatan hukum merupakan langkah tepat dalam rangka pemulihan hak serta pencegahan kasus serupa di masa mendatang. Penguatan sistem perjanjian sewa secara tertulis, edukasi hukum kepada masyarakat, dan peningkatan pengawasan terhadap aset desa menjadi langkah strategis dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah konflik sosial. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu Pemerintah Desa Buniseuri perlu menyusun dan menerapkan perjanjian sewa yang tertulis secara resmi dan lengkap, agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara hukum dan memudahkan proses pembuktian jika terjadi sengketa.