Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

Abstract

DESTA PUTRA PERMANA. NIM. 3504210122. 2025. Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BadanPermusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator, diantaranya: pada pengawasan ditemukan bahwa minimnya sumber daya manusia untuk menjalankan tugas peninjauan secara langsung, kemudian meneliti setiap hasil pekerjaan ditemukan bahwa anggota BPD masih ada yang kurang pemahaman terhadap tugas dalam meneliti setiap hasil pekerjaan, serta ketidakaturan dalam pelaksanaan pengawasan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang. Adapun untuk teknik pengumpulan data yaitu meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan mengacu pada teknik-teknik pengawasan menurut Siagian (2014:115), yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dari 9 indikator yang digunakan sebagai alat ukur penelitian, masih terdapat 3 indikator yang belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan hambatan seperti rendahnya intensitas pengawasan langsung, minimnya pemberian tindakan koreksi, kurang aktifnya beberapa anggota BPD dalam menjalankan tugasnya, keterbatasan optimalisasi pengamatan kondisi dengan jumlah anggota BPD yang terbatas, komunikasi dan koordinasi yang terkadang masih menjadi kendala, serta keterampilan penyusunan pembuatan laporan langsung belum merata. Tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan hasil pengawasan secara langsung di lokasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu BPD mulai melakukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggotanya, baik melalui sosialisasi internal maupun pembelajaran mandiri, meningkatkan sistem pelaporan, memperkuat komunikasi dan koordinasi, meningkatkan partisipasi Masyarakat, serta menyusun instrument penilaian yang objektif.