PENYELESAIAN TERHADAP BATAS TANAH ATAS DUA SERTIPIKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KELURAHAN MULYASARI KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

Abstract

PENYELESAIAN TERHADAP BATAS TANAH ATAS DUA SERTIPIKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KELURAHAN MULYASARI KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria mengatur penguasaan dan pendaftaran tanah untuk memastikan kepastian hukum. Meskipun demikian, seiring waktu, permasalahan tumpang tindih sertipikat tanah masih sering terjadi, salah satunya akibat kesalahan administrasi atau kelalaian petugas dalam proses pendaftaran tanah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik, dan menghambat perkembangan ekonomi. Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan penyelesaian terhadap batas tanah atas dua sertipikat dihubungkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian terhadap batas tanah atas dua sertipikat dihubungkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penyelesaian terhadap batas tanah atas dua sertipikat dihubungkan dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan komparatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Penyelesaian sengketa batas tanah akibat tumpang tindih sertipikat di Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dilakukan melalui penelitian dokumen, verifikasi lapangan, dan mediasi, namun sering terkendala oleh ketidaksesuaian data dalam sertipikat, kesalahan pengukuran, serta kurangnya kelengkapan administrasi. Proses pengukuran ulang dengan teknologi modern dan penyusunan berita acara penataan batas menjadi langkah penting, tetapi sering terhambat oleh kurangnya kerja sama atau perubahan lingkungan. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, baik melalui PTUN maupun gugatan perdata. Kendala administratif dalam pencabutan atau revisi sertipikat juga memperlambat penyelesaian sengketa dan meningkatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sangat penting untuk memastikan pendaftaran tanah yang akurat dan transparan guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik lahan. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu diharapkan pemerintah dapat mempercepat proses pencabutan atau revisi sertipikat dengan penyederhanaan birokrasi agar penyelesaian sengketa tanah lebih efektif dan efisien.