Abstract:
FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWALI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP / B / 20 / XI / SPKT / SEK KAWALI / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR)
Kajian hukum terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / B / 20 / XI / SPKT / SEK KAWALI / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR) sangat bermanfaat bagi pertimbangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta putusan pengadilan.
Tujuan dalam penelitian ini adalah; untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mengenai pelaksanaan fungsi sidik jari dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan; kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam pelaksanaan terhadap fungsi sidik jari dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan; dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam terwujudnya pelaksanaan tentang fungsi sidik jari dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di Kawali Polres Ciamis.
Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitan normatif dengan metode penelitian empiris.
Hasil penelitian menginformasikan bahwa; Pertama pelaksanaan penyidikan melalui identifikasi sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana memberikan hasil yang tepat dan akurat karena sidik jari sifatnya permanen untuk menentukan jati diri seseorang, fungsi sidik jari merupakan alat bantu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya, yang merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP. Untuk memperoleh data sidik jari yang akurat diperlukan alat bantu untuk mempermudah dalam mempercepat proses identifikasi, agar penggalian data lebih akurat dan meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua yang menjadi hambatan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan menggunakan identifikasi sidik jari karena TKP sudah tidak asli yang disebabkan faktor alam dan faktor manusia, rusaknya sidik jari yang menempel pada objek lain serta keterbatasan waktu yang sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena tidak semua kasus sama dalam upaya pembuktiannya. Ketiga, upaya yang harus dilakukan oleh pihak penegak hukum adalah mensosialisasikan dan memberikan pemahaman serta pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi sidik jari dalam proses penyidikan serta membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan Polmas atau pembinaan oleh Babinkamtibmas serta kegiatan lainnya dalam pengungkapan perkara tindak pidana.
Saran yang dapat disampaikan antara lain yaitu aparat penegak hukum harus senantiasa terus mengembangkan pengetahuannya yang akan dibutuhkan ketika pencarian dasar hukum suatu peristiwa pidana.
