IMPLEMENTASI PASAL 106 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH CIAMIS (STUDI JALAN DESA MEKAR MUKTI KECAMATAN CISAGA)

Abstract

Penelitian ini berawal dari diketahui adanya masalah masih banyak pengemudi yang merokok sambal berkendara dan belum ada penindakan yang tegas mengenai hal tersebut pihak kepolisian pun belum menargetkan pelanggaran merokok sambal berkendara sebagai target operasi penindakan pelanggaran. Identifikasi masalah ini terfokus pada implementasi,kendala serta upaya dalam implementasi pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Ciamis (studi jalan Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga). Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif analitis. Deskriptif karena dengan menempuh jalan pengumpulan data,klasifikasi data,analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambar tentang suatu keadaan secara objek,dan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Implementasi pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Ciamis (studi jalan Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga) belum dilaksanakan secara maksimal,masih adanya ketidak pastina hukum bagi pengendara. Hambatannya adalah kurangnya pemahaman terhadap aturan menjadi sebuah permasalahan yang krusial di jalan Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Upaya yang telah dilakukan adalah kepolisian sudah memberikan himbauan kepada masyarakat dengan memasang banner yang berisikan kata-kata himbauan berkendara harus penuh konsentrasi,perlunya kesadaran dari para pengemudi khususnya,agar dapat patuh terhadap tata tertib berlalu lintas sesuai denga napa yang sudah tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta perlu dibuat peraturan yang lebih jelas mengenai larangan merokok sambil berkendara agar dapat mewujudkan kepastian hukum bagi para pengguna jalan dan penegak hukum.