ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG YANG DIBIAYAI OLEH APBN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang yang dibiayai Oleh APBN Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: 1]. Bagaimana tata cara perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan?; 2]. Apa saja kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Dinas KUKMP?; 3]. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Dinas KUKMP? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1]. tata cara perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan; 2]. kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; 3]. bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Dinas KUKMP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian dan pengelolaan data menunjukkan bahwa penyetoran PPh Pasal 22 tidak terlambat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, akan tetapi dalam perhitungan belum mengikuti peraturan yang berlaku karena masih adanya kekeliruan dalam menghitung PPh Pasal 22 atas pengadaan barang. Kesalahan ini disebabkan oleh faktor internal dinas, dengan adanya kesalahan tersebut dinas melakukan salah satu upaya yaitu dengan mengikutsertakan staf untuk mengikuti seminar dan pelatihan sehingga staf bisa meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Sedangkan pada pelaporan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan Dinas Koperasi Usaha, Kecil Menengah dan Perdagangan mempertahankan penyetotan dan pelaporan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bendahara harus lebih teliti lagi dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 22.