IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Abstract

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, diketahui bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, sangatlah baik dan maksimal. Hal ini terbukti dengan tidak adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh seseorang atau sekelompok orang di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis yang menjurus pada perbuatan tindak pidana korupsi guna memperkaya diri sendiri. Metode penelitian praktek lapangan ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis diperoleh hasil sebagai berikut ; (1) implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kerja Kantor Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis sudah optimal, (2) adanya bimbingan mental dan keteladanan oleh pimpinan kepada para pegawai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terutama yang menjurus kearah tindak pidana korupsi, (3) adanya pengawasan kinerja dari atasan terhadap seluruh pegawai di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), agar berjalan sesuai aturan tata tertib anggota dewan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di kantor Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, sudah berjalan secara optimal, yang ditunjang dengan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tata tertib anggota DPRD menuju terwujudnya Good Governance.