PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Tentang Pemberdayaan Kepemudaan di Kota Banjar)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam pembentukan daerah tentang Kepemudaan. Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memliki peran dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Maka dari itu, DPRD dituntut untuk peka terhadap aspirasi masyarakat setempat. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan kajian dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi dan pembentukan kebijakan belum optimal. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai dengan yang di harapkan, hal ini disebabkan kurangnya intensitas dan harmonisasi hubungan antara lembaga dalam kaitannya penyelesaian kasus-kasus di masyarakat dan sosialisasi peraturan daerah.