ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran)

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana penyajian penyusutan beserta permasalahannya di Kabupaten Pangandaran dan kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi : 1]. Bagaimana Penerapan Permendagri No.1 Tahun 2019 dalam kesesuaiannya dengan penyajian penyusutan pada Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pangandaran?; 2]. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penerapan Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah?; 3]. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penerapan Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1]. Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Pangandaran; 2]. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menyajikan nilai penyusutan yang sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. 3]. Upaya-upaya yang dilakukan Kabupaten Pangandaran untuk mengatasi kendala dalam penerapan Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis desain deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data menggunakan metode lapangan (dokumentasi, wawancara, dan obeservasi) dan metode kepustakaan. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini bahwa Penyajian Penyusutan BMD di Kabupaten Pangandaran terkait Nilai yang dapat di susutkan, Metode Penyusutan, Penghitungan dan Pencatatan, dan Penyajian dan Pengungkapan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyusutan BMD. Sementara terkait Objek Penyusutan BMD dan Masa Manfaat masih belum sesuai. Adapun Permasalah yang dihadapi diantaranya : 1]. Peraturan Bupati Pangandaran tentang Kebijakan Akuntansi belum diperbaharui; 2]. Aplikasi SI-BMD perlu penyesuaian; 3]. Data BMD yang belum Andal. Upaya Kabupaten Pangandaran untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya : 1]. Berkomunikasi dengan Bidang Akuntansi Pelaporan agar Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dapat diprioritaskan. 2]. Pengembangan Aplikasi Penatausahaan BMD 3]. Pelaksanaan Inventarisasi BMD agar didapatkan Data BMD sesuai dengan kondisi di lapangan. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat segera memperbaharui Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi agar relevan dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.