PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD), PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETAATAN PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi pada BPKD Kabupaten Ciamis)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? (2) Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah? (3) Bagaimana Pengaruh Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah. (2) Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah. (3) Pengaruh Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Analisis Koefisein Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi, Analisis Koefisien Korelasi Berganda, Uji Hipotesis menggunakan Uji Signifikan (Uji t dan Uji F). Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah. Artinya jika Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) baik, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga akan baik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti dimana sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Artinya jika Pemahaman akuntansi baik, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga akan baik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti dimana pemahaman akuntansi berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketaatan terhadap peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Daerah Kabupaten Ciamis. Artinya jika ketaatan terhadap peraturan perundangan baik, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga akan baik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti dimana ketaatan peraturan perundangan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dipengaruhi secara signifikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD). pemahaman akuntansi, dan ketaatan peraturan perundangan, artinya jika semakin baik sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), pemahaman akuntansi, dan ketaatan peraturan perundangan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) juga semakin baik, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti dimana sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), pemahaman akuntansi, dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Daerah Kabupaten Ciamis