IMPLEMENTASI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA DIHUBUNGKAN PASAL 2 AYAT (1) HURUF h PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA DI DESA RANCAH KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS

Abstract

IMPLEMENTASI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA DIHUBUNGKAN PASAL 2 AYAT (1) HURUF H PERTURAN KOMISIS INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA DI DESA RANCAH KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur kewajiban pemerintah desa dalam menyediakan dan mengumumkan informasi publik desa, salah satunya daftar peraturan desa dan rancangan peraturan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait ketersediaan, pengelolaan, dan akses masyarakat terhadap informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Standar Layanan Informasi Publik Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Rancah dalam menyediakan dan mengumumkan daftar peraturan desa dan rancangan peraturan desa, serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara serta observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Desa Rancah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Layanan Informasi Publik Desa di Desa Rancah telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara optimal, khususnya dalam penyediaan dan pengumuman daftar peraturan desa dan rancangan peraturan desa. Kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan dalam pengelolaan teknologi informasi, serta belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Desa Rancah telah melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik melalui perbaikan pengelolaan informasi, pemanfaatan sarana penyampaian informasi, serta peningkatan kemampuan aparatur desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, pengelolaan informasi secara lebih sistematis, dan optimalisasi media informasi agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.