PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA TAHU ATAS PEMBUANGAN LIMBAH CAIR BERDASARKAN PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANJAR

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA TAHU ATAS PEMBUANGAN LIMBAH CAIR BERDASARKAN PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANJAR Indutri tahu merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya pelaku usaha tahu yang membuang limbah cair hasil produksi secara langsung ke selokan atau lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha tahu atas pembuangan limbah cair berdasarkan pasal 100 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota banjar. Kedua, bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaaan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha tahu atas pembuangan limbah cair berdasarkan pasal 100 undang-undang nomor 32 tahun 20009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota banjar. Ketiga, bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha tahu atas pembuangan limbah cair berdasrkan pasal 100 udang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu metode dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penulusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pembahasannya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha tahu belum dilaksanakan secara optimal. Meskipun Pasal 100 mengatur sanksi pidanan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, pelaku usaha belum dikenakan sanksi administratif maupun pidana dan penanganannya masih berupa sosialisasi serta pembinaan. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman terhadap ketentuan lingkungan hidup, belum tersedianya tempat pengolahan limba cair, serta keterbatasan biaya karena usaha tahu umumnya berskala home industry. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar dilakukan melaui sosialisasi setiap enam bulan, pembinaan pengelolaan limbah, dan arahan agar limbah cair tidak dibuang langsung ke selokan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara bertahap sesuai dengan ketentuan Pasal 100.