PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PANUMBANGAN

Abstract

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PANUMBANGAN Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Panumbangan masih banyak terjadi meskipun Kepolisian telah melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai kendala sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tersebut. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Kepolisian dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dihubungkan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Sektor Panumbangan, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana upaya upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi serta wawancara. Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa Kepolisian Sektor Panumbangan telah melaksanakan peranannya secara maksimal melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala-kendala yang dihadapi seperti keterbatasan personel, sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keaslian TKP, serta kondisi geografis wilayah yang berbatasan dengan daerah lain. Upaya yang telah dilakukan kepolisian meliputi penyuluhan, sosialisasi, pembinaan masyarakat, patroli rutin, koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta pengaktifan sistem keamanan lingkungan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian perlu untuk mengoptimalkan upaya pre-emtif, preventif, dan represif melalui peningkatan penyuluhan, patroli dan penegakan hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Panumbangan, demi menjaga keamanan, ketertiban sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.