TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN TERHALANG BERDASARKAN PASAL 279 AYAT (1) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH POLRES TASIKMALAYA KOTA

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN TERHALANG BERDASARKAN PASAL 279 AYAT (1) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH POLRES TASIKMALAYA KOTA Perkawinan sebagai ikatan sah antara laki-laki dan perempuan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan prinsip monogami sebagai asas utama. Namun, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran terhadap asas tersebut, salah satunya berupa tindak pidana perkawinan terhalang sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP. Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang menikah lagi padahal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tanpa seizin pasangan sebelumnya. Di wilayah Polres Tasikmalaya Kota, kasus semacam ini muncul dalam bentuk perkawinan tanpa izin istri sah, yang memicu konflik hukum dan sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap Tindak Pidana Perkawinan Terhalang Berdasarkan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Polres Tasikmalaya Kota dan bagaimanakah penerapan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Tindak Pidana Perkawinan Terhalang di Wilayah Polres Tasikmalaya Kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang meliputi observasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten, guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perkawinan terhalang sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas monogami yang berlaku dalam sistem hukum perkawinan nasional, dan termasuk kategori delik formil yang dapat dikenai sanksi pidana apabila dilakukan dalam keadaan masih terikat perkawinan sah. Di wilayah Polres Tasikmalaya, penerapan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHAP telah digunakan secara optimal sebagai dasar menghadirkan ahli dalam proses pembuktian, sehingga mampu menjelaskan aspek hukum, agama, dan sosial dari perbuatan yang dilaporkan secara objektif dan akuntabel.