TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Unit Bina Usaha Kabupaten Pangandaran)

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Unit Bina Usaha Kabupaten Pangandaran) Penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai syarat sah perjanjian dengan praktik yang terjadi di lapangan, di mana terdapat perjanjian wanprestasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perjanjian bagi hasil sebagai sarana kerja sama ekonomi dan pembiayaan anggota koperasi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan bagi hasil yang sering hanya didasarkan pada kepercayaan dan banyak terjadi antara aspek normatif (das sollen) dan realitas (das sein), sehingga berdampak pada kepastian hukum, keadilan, serta kepercayaan dalam hubungan kerja sama ekonomi anggota koperasi. Kondisi ini memicu timbulnya kasus wanprestasi (gagal bayar atau keterlambatan pengembalian porsi bagi hasil) yang berdampak pada kepastian hukum, keadilan, dan kelangsungan likuiditas koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya-upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menangani kendala tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimanakah perjanjian bagi hasil dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Koperasi Mitra Pedagang Daerah Kabupaten Pangandaran, kendala apa saja yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Kabupaten Pangandaran, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Kabupaten Pangandaran dalam menangani kendala yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena untuk memahami fenomena atau konteks penelitian yang diselidiki. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan dengan teliti ciri-ciri dari fakta-fakta serta menentukan seberapa sering suatu peristiwa terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Unit Bina Usaha Kabupaten Pangandaran pada dasarnya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan yang lebih mengandalkan kepercayaan daripada penguatan aspek hukum tertulis. Kendala utama yang dihadapi adalah tingginya tingkat keterlambatan atau gagal bayar anggota yang dipengaruhi oleh lemahnya manajemen keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan kurangnya pengawasan usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penilaian kemampuan bayar, penggunaan sistem pembayaran yang fleksibel, pengikatan jaminan secara hukum, serta memberikan kemungkinan penuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata apabila terjadi wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Unit Bina Usaha Kabupaten Pangandaran secara umum telah berupaya memenuhi empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan (melalui pengisian formulir permohonan), kecakapan para pihak (usia dewasa atau sudah menikah), objek tertentu (modal usaha dan persentase bagi hasil), serta kausa yang halal (kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum). Namun, unsur kesepakatan tertulis sering kali hanya formalitas administratif di atas kertas, sementara realisasinya lebih mengandalkan asas kepercayaan. Sebelum pencairan modal, penyusunan skema pembayaran yang fleksibel sesuai karakteristik pendapatan harian pedagang, pengikatan jaminan secara legal (seperti BPKB atau sertifikat tanah), monitoring dan bimbingan administratif finansial, serta penggunaan mekanisme gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Saran penelitian ini adalah memperkuat legalitas perjanjian bagi hasil melalui dokumen tertulis yang jelas, meningkatkan digitalisasi dan literasi keuangan anggota, serta mengoptimalkan pengawasan usaha anggota agar risiko wanprestasi dapat diminimalkan dan kepastian hukum serta keberlangsungan koperasi lebih terjamin.