PEMENUHAN HAK KORBAN LANJUT USIA PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DI DESA SIRNAGALIH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstract

PEMENUHAN HAK KORBAN LANJUT USIA PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DI DESA SIRNAGALIH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA Tindak pidana pencabulan terhadap lanjut usia merupakan bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Lanjut usia sebagai kelompok rentan memiliki keterbatasan fisik, psikis, dan sosial yang menyebabkan mereka memerlukan perlindungan hukum secara khusus. Namun demikian, pemenuhan hak korban lanjut usia dalam praktiknya belum selalu terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak korban lanjut usia pada tindak pidana pencabulan ditinjau dari perspektif viktimologi serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak korban dalam perkara tindak pidana pencabulan di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Dusun Cikangkareng, Kepala Desa Sirnagalih, serta Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Tasikmalaya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, teori perlindungan hukum, dan teori viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif viktimologi, korban merupakan victim of vulnerability karena memiliki tingkat kerentanan yang tinggi akibat usia lanjut, kondisi fisik yang lemah, serta situasi sosial yang dimanfaatkan oleh pelaku. Korban juga termasuk kategori unrelated victim karena tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik, trauma psikologis, serta secondary victimization akibat stigma sosial yang berkembang di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban telah dilaksanakan melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum, penanganan perkara melalui proses peradilan pidana, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, pemeriksaan dengan metode jemput bola untuk mencegah secondary victimization, serta pemberian informasi mengenai hak restitusi. Meskipun demikian, pemenuhan hak korban belum sepenuhnya optimal karena korban tidak menggunakan hak restitusi, belum terdapat keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta belum tersedianya mekanisme pemulihan sosial dan pendampingan jangka panjang yang berkelanjutan bagi korban lanjut usia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban dalam perkara ini merupakan korban yang memiliki tingkat kerentanan tinggi sehingga memerlukan perlindungan dan pemulihan secara komprehensif. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak korban pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih perlu dioptimalkan melalui penguatan koordinasi antarlembaga guna menjamin terpenuhinya hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan secara efektif dan berkeadilan.