Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Dalam Penataan Pedagang Di Pasar Manis Ciamis Kabupaten Ciamis

Abstract

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kabupaten Ciamis dalam penataan pedagang di Pasar Manis Ciamis belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh masih adanya pedagang yang berjualan di area terlarang, rendahnya respons terhadap keluhan pedagang, serta belum optimalnya pelaksanaan penataan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja DKUKMPP Kabupaten Ciamis dalam penataan pedagang di Pasar Manis Ciamis Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan teori pengukuran kinerja menurut Dwiyanto yang meliputi lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DKUKMPP Kabupaten Ciamis dalam penataan pedagang di Pasar Manis Ciamis secara umum cukup baik namun belum optimal. Dimensi produktivitas belum optimal karena masih terdapat pedagang yang berjualan di area terlarang dan relokasi belum terealisasi sepenuhnya. Dimensi kualitas layanan tergolong cukup baik melalui pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan yang persuasif kepada pedagang. Dimensi responsivitas juga belum optimal karena penyelesaian aspirasi dan konflik pedagang belum menghasilkan solusi yang dapat diterima seluruh pihak. Sementara itu, dimensi responsibilitas merupakan aspek yang paling baik karena pelaksanaan penataan telah mengacu pada peraturan dan mekanisme administrasi yang berlaku. Adapun dimensi akuntabilitas masih belum optimal akibat belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur secara maksimal serta belum optimalnya penyampaian pertanggungjawaban program kepada pedagang. Oleh karena itu, diperlukan percepatan relokasi pedagang, penyusunan SOP penataan, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan komunikasi dan sosialisasi, serta transparansi pelaksanaan program agar penataan pedagang dapat terlaksana secara lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.