KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MANTAN ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (Laporan Polisi Nomor : LP/B/04/I/2025/SPKT/POLSEK LAKBOK/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR)

Abstract

KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MANTAN ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (Laporan Polisi Nomor : LP/B/04/I/2025/SPKT/POLSEK LAKBOK/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR). Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan integritas tubuh manusia dan sering kali dipicu oleh interaksi sosial yang menyimpang. Salah satu fenomena yang memerlukan perhatian khusus adalah kekerasan pasca-perceraian, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Cms, di mana terpidana melakukan penganiayaan fisik secara berulang terhadap mantan istrinya. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berkaitan pula dengan Pasal 466 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidaa (KUHP) Nasional. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap mantan istri ditinjau dari aspek kriminologi pada Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Cms? dan 2) Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana tersebut menurut kajian kriminologi?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 51/Pid.B/2025/PN Cms, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal ilmiah yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya terdiri dari faktor internal psikologis berupa emosi yang tidak stabil, rasa cemburu yang mendalam, dan sakit hati akibat dituduh berselingkuh hingga kehilangan pekerjaan. Adapun faktor eksternal dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, stigma lingkungan sosial, serta adanya relasi kuasa masa lalu yang membuat mantan istri rentan mengalami viktimisasi. Kedua, analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan (mens rea) dan actus reus melalui bukti nyata berupa Visum et Repertum yang mencatat enam titik luka lebam pada korban. Hakim mempertimbangkan hal memberatkan berupa tindakan pelaku yang repetitif (dilakukan berulang kali pasca-cerai) serta adanya ancaman verbal, sedangkan hal meringankan berupa sikap kooperatif pelaku di persidangan. Disarankan kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk tidak hanya fokus pada penjatuhan sanksi represif, tetapi juga menerapkan kebijakan kriminal (criminal policy) yang komprehensif, seperti program konseling psikologis dan penguatan kontrol sosial. Selain itu, edukasi mengenai konsekuensi hukum penganiayaan pasca-perkawinan perlu terus ditingkatkan di masyarakat demi menjamin hak atas rasa aman bagi korban. Kata Kunci: Kriminologi, Penganiayaan, Mantan Istri, Putusan PN Ciamis.