ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PASAL 81 AYAT (5) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm)

Abstract

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PASAL 81 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm) Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan mandat konstitusional dan komitmen internasional yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, praktik penegakan hukum masih cenderung berorientasi represif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan restoratif dan ultimum remedium, tetapi implementasinya belum optimal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2025/PN.Tsm menunjukkan adanya penjatuhan pidana penjara terhadap anak, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip ultimum remedium dan optimalisasi sanksi rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak. Permasalahan yang dikaji berupa bagaimanakah analisis yuridis dan pertimbangan hakim Dalam Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitan normatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) serta studi lapangan (field research) berupa observasi dan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya,yaitu bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. Hasil penelitian pertama, Secara yuridis, penjatuhan pidana penjara dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan hukum dan pembuktian yang sah. Namun, dalam perspektif Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ultimum remedium dan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, Pertimbangan hakim telah memuat aspek yuridis dan non-yuridis, tetapi belum optimal dalam mengakomodasi alternatif sanksi non-penjara serta berpotensi mencampurkan aspek pidana dan tindakan dalam konstruksi putusan. Saran dari penulis, Hakim harus mengutamakan prinsip ultimum remedium dalam pemidanaan anak serta perlunya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual oleh anak.