PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 1338 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN PEMBELIAN BAHAN PANGAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) BUNI ASIH DESA PAWINDAN KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Abstract

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 1338 AYAT (1) KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN PEMBELIAN BAHAN PANGAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) BUNI ASIH DESA PAWINDAN KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS Perjanjian merupakan salah satu instrumen hukum fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang mengatur hubungan hukum antara para pihak. Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sesuai kehendak mereka sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.Adapun yang menjadi bahan penelitian adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjian pembelian bahan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buni Asih Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang mencakup pelaksanaan perjanjian, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum di lapangan berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta didukung oleh data sekunder melalui pengolahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembelian bahan pangan di SPPG Buni Asih Desa Pawindan masih menghadapi sejumlah permasalahan. Kendala utama yang ditemukan meliputi wanprestasi berupa keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas barang, serta keterbatasan pemahaman hukum para pihak. Yang perlu mendapat perhatian khusus, berdasarkan keterangan Heri selaku Bendahara SPPG Ciamis Pawindan pada 7 April 2026, dalam praktiknya masih terdapat keterlambatan pembayaran dalam rentang 1–3 hari dari jadwal yang disepakati, akibat kendala administratif dan teknis operasional. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan penyempurnaan yang signifikan dalam pengelolaan perjanjian pengadaan bahan pangan Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlu peningkatan dalam penguatan klausula perjanjian pembelian bahan pangan, khususnya penambahan klausula force majeure, penyesuaian harga otomatis, dan sanksi atas wanprestasi. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan renegosiasi mencerminkan semangat itikad baik sebagaimana diamanatkan Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, meskipun masih terdapat ruang yang cukup besar untuk penyempurnaan lebih lanjut. Diharapkan perlu adanya pelatihan hukum perjanjian secara berkala bagi seluruh pemangku kepentingan SPPG, penyusunan pedoman atau template perjanjian yang lebih komprehensif oleh Badan Gizi Nasional (BGN), serta mekanisme penyesuaian anggaran yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi fluktuasi harga bahan pangan, sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal sesuai ketentuan hukum berlaku.