KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU AKSI DEMONSTRASI ANARKIS DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Abstract

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU AKSI DEMONSTRASI ANARKIS DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS Penelitian ini dilatarbekangi karena adanya tindakan aksi yang terjadi dalam pelaksanaan demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat dimuka umum yang dijamin oleh Undang-Undang, namun dalam praktiknya berkembang menjadi tindakan yang anarkis mengarah pada kekerasan dan perusakan yang dapat menggangu keamanan, ketertiban umum, serta merugikan banyak pihak. Penulis melakukan penelitian dengan identifikasi masalah bagaimana faktor-faktor yang meyebabkan terjadinya tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Ciamis dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Ciamis tersebut ditinjau dari kajian kriminologi. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan pedekatan yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor individu, faktor kelompok atau massa, faktor lingkungan sosial, serta adanya provokasi yang berkembang selama pelaksanaan demonstrasi. Selain itu, kurangnya pengendaliaan massa dan rendahnya kesadaraan hukum sebagai peserta demonstrasi yang menjadi faktor pendukung terjadinya tindakan anarkis. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut meliputi tergangunya keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar, kerusakan fasilitas umum, terhambatnya aktivitas pemerintahan daerah, serta kerugian material maupun nonmaterial berbagai pihak yang terlibat. Saran agar aparat kepolisian, pemerintah daerah, penyelenggara aksi, dan masyarakat meningkatkan koordinasi, pengendalian massa, edukasi hukum, serta langkah-langkah pencegahan guna meminimalisasi terjadinya tindakan anarkis dalam pelaksanaan demonstrasi sehingga penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku