Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Baby Lobster Ilegal Dihubungkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN BABY LOBSTER ILEGAL DIHUBUNGKAN PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat) Penangkapan benih bening lobster (baby lobster) secara ilegal merupakan permasalahan yang penting untuk diteliti karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana perikanan, tetapi juga berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Terdapat ketentuan hukum yang melarang penangkapan baby lobster dan mengatur sanksi pidana bagi pelakunya, praktik ilegal ini masih ditemukan di lapangan, termasuk di Kabupaten Pangandaran. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan baby lobster ilegal dihubungkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat), Kendala-kendala yang dihadapi penyidik serta Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan baby lobster ilegal dihubungkan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, melalui teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan (observasi serta wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Baby Lobster Ilegal dihubungkan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ A/6/ X/2025/SPKT/Satreskrim/ Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat) melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan saksi, terhadap pelaku yaitu nelayan berinisial A yang melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 500 ekor. Belum dilaksanakan sebagaimana ketentuanketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perikanan. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik: keterbatasan sumber daya manusia pada masyarakat. Keterbatasan Sarana dan Prasarana pengawasan, Kesadaran masyarakat dalam pola pikir ekonomi masyarakat pesisir yang menganggap penangkapan sebagai sumber mata pencaharian utama, keterlibatan warga dalam jaringan penyelundupan terorganisir, dan budaya tutup mulut yang menyulitkan pengumpulan alat bukti. Upaya-Upaya Kepolisian, meliputi: Melakukan penyelidikan dan mendalami setiap informasi yang diperoleh, melakukan pengawasan dan pemantauan secara intensif Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan mengenai larangan penangkapan Benih Bening Lobster, pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan, serta ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Melakukan upaya pembinaan terhadap nelayan yang melakukan penangkapan Benih Bening Lobster ilegal melalui pemberian peringatan, edukasi, dan pemahaman hukum agar tidak mengulangi perbuatannya. Kepolisian Resor Pangandaran hendaknya melaksanakan penegakan hukum secara lebih konsisten sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perikanan terhadap pelaku yang telah memenuhi unsur tindak pidana.