KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI BERDASARKAN PASAL 5 HURUF b PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 28/PRT/M/2015 (STUDI KASUS BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI CILEUEUR KELURAHAN MALEBER KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS)

Abstract

KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI BERDASARKAN PASAL 5 HURUF b PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 28/PRT/M/2015 (STUDI KASUS BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI CILEUEUR KELURAHAN MALEBER KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS) Penelitian ini dilandasi oleh adanya kesenjangan (gap) antara norma hukum (das Sollen) dan realitas sosial (das Sein) dalam pemanfaatan lahan sempadan Sungai Cileueur, Kelurahan Maleber, Kabupaten Ciamis. Meskipun Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 secara tegas menetapkan batas minimal garis sempadan sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan sejauh 15 meter dari tepi palung sungai (kedalaman 3-20 meter), fakta empiris menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih dipadati oleh puluhan bangunan permanen dan semi-permanen. Kondisi ini berpotensi mengganggu fungsi hidrologis sungai, meningkatkan risiko bencana banjir dan erosi, serta mencerminkan rendahnya kepatuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur dan menganalisis tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pemanfaatan lahan sempadan Sungai Cileueur; (2) mengidentifikasi dan memetakan faktor-faktor kendala yang memengaruhi ketidakpatuhan tersebut; serta (3) menganalisis efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Maleber dalam menegakkan regulasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci (aparat kelurahan dan masyarakat), studi dokumentasi, serta studi literatur komprehensif. Lokasi penelitian dipusatkan di wilayah Kelurahan Maleber, khususnya di Lingkungan Kedung Panjang RW 1, RW 2, dan RW 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepatuhan hukum masyarakat masih tergolong rendah, dibuktikan dengan masih berdirinya 44 unit rumah tinggal dan 7 bangunan usaha di kawasan sempadan sungai; (2) Kendala kepatuhan bersifat multidimensional, meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi dan kebutuhan tempat tinggal, lemahnya intensitas pengawasan dan penegakan hukum, serta minimnya program sosialisasi terstruktur; (3) Upaya yang telah dilakukan pemerintah kelurahan (sosialisasi lisan, pendataan bangunan, koordinasi terbatas) belum efektif karena keterbatasan kewenangan dan minimnya solusi relokasi atau kompensasi bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi sosialisasi adaptif, penguatan penegakan sanksi, penyediaan skema relokasi, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat bantaran sungai. Saran dari hasil penelitian Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai ketentuan garis sempadan sungai dan dampak negatif pembangunan bangunan di kawasan sempadan sungai. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ciamis perlu memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai agar tidak terjadi penambahan bangunan baru yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu melakukan penataan kawasan sempadan sungai secara bertahap dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat agar upaya penertiban tidak menimbulkan konflik sosial.