TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DI KOTA BANJAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2025/PN BJR)

Abstract

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DI KOTA BANJAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2025/PN BJR) Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota Polri, merupakan fenomena yang sangat meresahkan masyarakat karena telah menyalahgunakan kepercayaan publik yang seharusnya menjadi modal utama institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Putusan Nomor 2/PID.B/2025/PN Bjr menjadi salah satu studi kasus penting di mana seorang anggota Polri aktif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan terhadap mobil milik korban Saksi Rizki Afrizal Zafar, seorang pengemudi Grab Online, dengan modus menyewa kendaraan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga tanpa izin. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan Anggota Polri Di Kota Banjar (Studi Putusan Nomor 2/PID.B/2025/PN Bjr)? 2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan Anggota Polri Di Kota Banjar (Studi Putusan Nomor 2/PID.B/2025/PN Bjr)? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dan sistematis mengenai tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan anggota Polri di Kota Banjar berdasarkan Putusan Nomor 2/PID.B/2025/PN Bjr, dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis data yang kemudian disimpulkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang relevan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tinjauan viktimologi menunjukkan bahwa korban menempati posisi rentan akibat ketidakseimbangan kekuasaan (power imbalance) dengan pelaku yang berstatus aparat penegak hukum, sehingga korban bersikap terlalu percaya (naif trust) tanpa melakukan verifikasi mendalam dan perjanjian tertulis, yang merupakan bentuk peran serta pasif (victim precipitation) yang mempercepat terjadinya kejahatan namun tidak menghilangkan kesalahan pelaku. 2) Pertimbangan Hakim secara yuridis-formal telah cermat dengan berhasil membedakan unsur penggelapan (Pasal 372 KUHP) dari penipuan (Pasal 378 KUHP), mengakui secara normatif kerugian materiil korban sebesar Rp90.000.000, serta menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 4 bulan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan bahwa pelaku adalah anggota Polri yang tidak memberikan contoh baik dan meresahkan masyarakat. Diharapkan kepada Majelis Hakim agar dalam memutus perkara pidana, khususnya yang melibatkan pelaku dari aparat penegak hukum, tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku (offender-oriented), tetapi juga secara aktif menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan restitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 1