Abstract:
Implementasi Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Pabrik Tas FZR Collection di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, pada kenyataanya sampai saat ini pelaku usaha pabrik Tas FZR Collection belum memenuhi kewajibanya dengan memiliki izin sehingga tidak terpenuhinya Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagimana implementasi Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha Pabrik Tas FZR Collection di Desa Kawali Kecamatan Kawali.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode Deskriptif Analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kebenaran, serta menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, pelaku usaha pabrik tas FZR Collection, Desa Kawali, dan masayarakat setempat.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap pelaku usaha Pabrik Tas FZR Collection di Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kendala, antara lain masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses dan mengoperasikan sistem perizinan berbasis elektronik melalui Online Single Submission (OSS), serta kendala keterbatasan jaringan internet di wilayah tertentu yang mengalami blank spot area. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan melalui sistem OSS, melaksanakan program perizinan keliling (pepeling), serta melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis yang berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, serta melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis untuk mengatasi permasalahan keterbatasan jaringan internet.
Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dapat terus mengoptimalkan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik guna memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penunjang, baik dari aspek pelayanan maupun infrastruktur teknologi informasi, agar implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dapat menjangkau seluruh pelaku usaha hingga ke tingkat desa secara efektif dan efisien.
